#kpk#korupsi#suap#perkebunan

Direktur Pemasaran PTPN III Ditahan

( kata)
Direktur Pemasaran PTPN III Ditahan
Juru bicara KPK Febri Diansyah.Medcom.id/Fachri Audhia Hafiez

Jakarta (Lampost.co): Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Direktur Pemasaran PT Perkebunan Nusantara (PTPN) III, I Kadek Kertha Laksana‎. Tersangka kasus dugaan suap terkait distribusi gula itu mendekam di bui untuk 20 hari pertama.

“IKL ditahan di Rutan KPK di Pomdam Jaya Guntur,” kata juru bicara KPK Febri Diansyah melaui pesan singkat, Jakarta, Rabu, 4 September 2019.

KPK menetapkan Direktur Utama PT Perkebunan Nusantara (PTPN) III Dolly Pulungan, pemilik PT Fajar Mulia Transindo Pieko Nyotosetiadi, dan Kadek Kertha sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait distribusi gula di PTPN III tahun 2019.

Dolly dan Kadek Kertha sebagai penerima suap, sedangkan Pieko pemberi suap. Dolly melalui Kadek Kertha diduga menerima suap senilai SGD345 ribu. Suap diberikan terkait distribusi gula di PTPN III yang digarap Pieko.

Pieko dan perusahaan lain yang bergerak di bidang distribusi gula ditunjuk menjadi pihak swasta dalam skema long term contract dengan PTPN III (Persero) pada awal 2019. Dalam kontrak tersebut, pihak swasta mendapat kuota impor gula rutin setiap bulan selama kontrak berjalan.

Aturan internal PTPN III, harga gula bulanan disepakati oleh tiga komponen yaitu, PTPN III, pengusaha gula, dan Ketua Asosiasi Petani Tebu Republik Indonesia (APTRI), Arum Sabil.

Dolly kemudian meminta Kadek Kertha menemui Pieko untuk menindaklanjuti permintaan uang sebelumnya. Dalam pertemuan itu, Pieko memerintahkan orang kepercayaannya bernama Ramlin untuk mengambil uang di money changer dan menyerahkannya kepada pegawai PT KPBN anak usaha PTPN III, Corry Luca, di Kantor PTPN, Jakarta, Senin, 2 September 2019.

Dolly dan Kadek Kertha selaku penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Pieko selaku pemberi suap dijerat dengan Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau Pasal 5 Ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

KPK Amankan 35 Ribu Dolar AS Terkait OTT Bupati Muara Enim

medcom.id

Berita Terkait

Komentar