#bpjamsostek#bpjstk#ekbis#jaminansosial

Direksi BPJamsostek Tinjau Pelaksanaan One to Many di Kantor Cabang Bandar Lampung

( kata)
Direksi BPJamsostek Tinjau Pelaksanaan <i>One to Many</i> di Kantor Cabang Bandar Lampung
Direktur Utama BPJamsostek Agus Susanto bersama Anggota Dewan Pengawas Rekson Silaban didampingi Kepala BPJamsostek Bandar Lampung Widodo saat diwawancarai awak media. Foto: Dok

Bandar Lampung (Lampost.co): Jajaran Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJamsostek) pusat bersama Dewan Pengawas (Dewas) melakukan peninjauan pelayanan one to many protokol Layanan Tanpa Kontak Fisik (Lapak Asik) di Kantor BPJamsostek Cabang Bandar Lampung.

Untuk memastikan pelayanan Lapak Asik offline berjalan dengan baik, Direktur Utama BPJamsostek Agus Susanto melakukan peninjauan langsung ke lapangan bersama dengan Anggota Dewan Pengawas, Rekson Silaban, di Kantor BPJamsostek Cabang Bandar Lampung, Senin, 20 Juli 2020.

Menurut Agus, dunia usaha menjadi salah satu sektor yang paling terdampak Covid-19. Sebab tak sedikit dari pemberi kerja yang terpaksa melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) tenaga kerjanya. Tingginya jumlah PHK tersebut turut berpengaruh pada peningkatan jumlah klaim Jaminan Hari Tua (JHT) yang dikelola BPJamsostek.

Agus mengungkapkan terhitung hingga Juni 2020, jumlah pengajuan klaim JHT (Jaminan Hari Tua) mencapai 1,15 juta kasus atau meningkat 10% (yoy) dengan nominal mencapai Rp14,35 triliun atau meningkat 16% (yoy). Jika dilihat dari pengajuan klaim sepanjang bulan Juni 2020, terjadi lonjakan sebesar 131% atau sebanyak 287,5 ribu dengan nominal Rp3,51 Triliun, dimana jumlah tersebut meningkat 129% lebih besar dibanding pengajuan klaim JHT sepanjang bulan Juni tahun 2019 yaitu sebanyak 124,5 ribu pengajuan klaim JHT.

Namun dirinya menyatakan bahwa BPJamsostel telah siap untuk menghadapi gelombang PHK di tengah pandemi ini. BPJamsostek telah menyediakan berbagai kanal klaim yang dapat digunakan oleh peserta melalui protokol Lapak Asik yang terdiri dari kanal online, offline, dan kolektif.

Protokol Lapak Asik yang telah diperkenalkan sejak Maret lalu melalui kanal online antrian.bpjsketenagakerjaan.go.id terus mendapatkan respon positif dari peserta maupun para pemangku kepentingan. Bahkan kini peserta yang mengalami kesulitan mengakses Lapak Asik online, dapat dilayani langsung di kantor cabang BPJamsostek di seluruh Indonesia, karena Lapak Asik juga memiliki kanal offline, namun dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan.

Lapak Asik offline ini tetap tidak mempertemukan petugas BPJamsostek dan peserta secara langsung, sebab telah disediakan bilik-bilik yang dilengkapi layar monitor yang terhubung dengan petugas secara video conference untuk kebutuhan komunikasi dan verifikasi data,” kata Agus.

Agus juga menambahkan bahwa melalui metode tersebut, setiap petugas customer service officer (CSO) mampu melayani 4-6 orang sekaligus dalam waktu bersamaan yang disebut one to many. Sehingga secara tidak langsung kemampuan penyelesaian klaim meningkat dan phsycial distancing tetap terjaga. 

Sejak diberlakukannya protokol Lapak Asik dan layanan one to many, terjadi peningkatan jumlah peserta yang mendapat pelayanan dari BPJamsostek. Jika sebelumnya pada masa-masa normal jumlah peserta yang dilayani sebanyak 8 ribu orang, di era new normal pekerja yang dilayani rata-rata mencapai 15 ribu orang. Bahkan pada 2 Juli, sempat mencapai lebih dari 16.800 orang per hari di seluruh Indonesia. Hal ini tidak lain karena adanya peningkatan kapasitas baik dari infrastruktur teknologi informasi (TI) maupun personel yang bertugas di bagian customer service.

Hingga saat ini metode one to many telah diimplementasikan di hampir seluruh cabang BPJamsostek, khususnya bagi kantor-kantor yang punya ruang memadai. Namun, bagi kantor-kantor yang kecil, masih dilakukan dengan cara one to one dengan tetap memperhatikan physical distancing.

Selain itu BPJamsostek juga memberikan kemudahan klaim bagi peserta melalui kanal Lapak Asik kolektif. Fasilitas ini ditujukan kepada perusahaan skala besar maupun menengah yang terpaksa melakukan PHK kepada minimal 30 persen tenaga kerjanya. Dengan adanya klaim kolektif ini pihak perusahaan dapat mengakomodir klaim seluruh karyawan yang ter-PHK dengan menunjuk satu orang perwakilan.

“Meski kami menyediakan kanal klaim offline, namun saya mengimbau kepada seluruh peserta BPJamsostek untuk tetap sebisa mungkin berada di rumah dan menggunakan kanal online yang telah kami disediakan, jika ingin klaim. Karena prosesnya lebih mudah dan mengurangi potensi terpapar virus Covid-19. Selain itu peserta juga dapat memanfaatkan fasilitas tracking klaim untuk mengetahui perkembangan proses klaim yang sedang mereka ajukan. Semoga dengan kita mematuhi aturan pemerintah, pandemi ini bisa segera berakhir dan ekonomi Indonesia dapat kembali seperti sedia kala,” kata Agus.

Dalam kesempatan yang sama, anggota Dewan Pengawas BPJamsostek Rekson Silaban mengapresiasi langkah manajemen yang telah melakukan inovasi dalam hal pelayanan tersebut. Karena dengan adanya Lapak Asik ini peserta tetap bisa mendapatkan haknya dengan tetap mematuhi peraturan pemerintah terkait penanggulangan penyebaran Covid-19.

Selain itu, Rekson menilai mekanisme klaim kolektif cukup efektif untuk mempercepat proses klaim bagi perusahaan yang terpaksa melakukan PHK kepada sebagain besar karyawannya. Namun rekson juga berharap pelaksanaan Lapak Asik akan terus disempurnakan agar peserta dapat merasakan kemudahan dan keamanan data tetap terjaga. 

Sementara itu, Kepala Kantor BPJamsostek Cabang Bandar Lampung Widodo mengatakan dengan layanan secara online tersebut, dari awal 2020 hingga 17 Juli 2020, Kantor Cabang BPJamsostek Bandar Lampung telah membayar sebanyak 3.586 klaim jaminan dengan jumlah total Rp36.157.055.195.

"Ini bukti bahwa sistem Lapak Asik BPJamsostek lebih mudah, cepat, dan efektif,” kata Widodo.

Dikatakan Widodo, perincian klaim yang dibayarkan adalah Jaminan Hari Tua (JHT) sebanyak 2.952 kasus dengan nominal klaim sebesar Rp32.017.520.303, Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) sebanyak 179 kasus dengan nilai Rp2.200.404.612, Jaminan Kematian (JKM) sebanyak 34 kasus dengan nilai nominal Rp1.308.600.000, dan Jaminan Pensiun (JP) sebanyak 421 kasus sebesar Rp630.530.280.

Winarko



Berita Terkait



Komentar