kasuskorupsilampungtimur

Korupsi Randis Bupati Lamtim Diprediksi Seret Tersangka Baru

( kata)
Korupsi Randis Bupati Lamtim Diprediksi Seret Tersangka Baru
Dok/Lampost.co


Bandar Lampung (Lampost.co) -- Dadan Darmansyah (PNS), satu dari tiga terdakwa yang disidangkan terkait kasus korupsi mobil dinas Bupati dan Wakil Bupati Lampung Timur (Lamtim) meyakini ada tersangka baru dalam perkara ini. Sang "tersangka" adalah orang yang ikut memerintahkan transaksi kendaraanl dinas bermasalah tersebut.

Kuasa hukum Dadan,  Ahmad Handoko, tak yakin kliennya bisa menetapkan spesifikasi merek kendaraan. Handoko curiga level pejabat di atas Dadan yang paham dan bisa memainkan hal tersebut. 

"Yang punya kewenangan dalam pelaksanaan pekerjaan ini di dinas itu, dan itu tidak ditetapkan sebagai tersangka," kata Handoko.

Di dalam dakwan disebutkan ada nama Senen Mustakim. Handoko bertanya-tanya apakah nantinya pihaknya akan meminta jaksa untuk menghadirkan nama terkait di persidangan?

"Jawabannya ya wajib. Harus dihadirkan (Senen Mustakim) oleh jaksa," kata dia.

Lebih lanjut Handoko menjelaskan, bahwa satu-satunya lembaga yang dapat mengaudit kerugian negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Sementara di dalam dakwaan dakwan jaksa disebutkan audit dilakukan akuntan publik.

" Karena unsur utama dalam tindak pidana korupsi ini kerugian negara maka yang bisa mengatakan itu harus lembaga yang secara konstitusi mempunyai kewenangan tersbut, yakni BPK," kata Handoko.

Perkara ini, kata dia, tidak perlu lama-lama disidangkan. Menurut Handoko, dari syaratnya secara formil tidak terpenuhi.

"Kalau memang jaksa konsisten, mestinya ada pejabat lain dalam kasus ini yang dijadikan tersangka," kata dia.

Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) menghadirkan Kabid Persandian Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Timur (Lamtim), sekaligus Ketua Pokja pengadaan kendaraan dinas Bupati dan Wakil Bupati Lamtim bermasalah atas nama terdakwa Dada Darmansyah (54) dalam sidang perdana di Pengadilan Tipikor Tanjungkarang, Kamis 10 Desember 2020.

Dakwaan JPU Yani Mayasari menyebutkan bahwa pada bulan Februari 2016, terdakwa bersama-sama Ahmad Sirojuddin (Sekretaris Pokja V) dan Annys  Fansori (PPTK) menuju showroom Lakeside Auto di Jakarta dengan tujuan meminta dan melakukan upload terkait dokumen dan profil PT Tertai Megah sebagai data digital di Sistem Pengadaan Secara Elektronik untuk mengikuti pelelangan pengadaan kendaraan dinas.

" Di dalam Sistem Pengadaan Secara Elektronik, terdapat 10 perusahaan yang mendaftar sebagai peserta pelelangan, namun di dalam proses lelang itu gagal karena ada dua perusahan yang tidak hadir," ujar Yani.

Sebelum dilakukan pelelangan ulang kedua, terdakwa mengumpulkan Pokja V di Kantor sekretariat Pemerintah Daerah Kabupaten Lamtim. 

"Terdakwa memberikan arahan dan meminta kepada Pokja V untuk pelelangan yang kedua jangan sampai gagal, dan akan ada perusahaan mendaftar dari Palembang, yaitu PT Topcars Indonesia, dan untuk memenangkan PT. Topcars Indonesia dari Palembang, sebagai penyedia barang kendaraan," kata Jaksa.

Sobih AW Adnan







Berita Terkait



Komentar