#dipa2022#lambarPesisirbarat#anggaran

DIPA 2022 untuk Lambar dan Pesisir Barat Diserahkan

( kata)
DIPA 2022 untuk Lambar dan Pesisir Barat Diserahkan
DIPA 2022 untuk Lambar dan Pesisir Barat Diserahkan. (Foto:dok.KPPN Liwa)


Liwa (Lampost.co)--Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2022 untuk Kabpuaten Pesisir Barat dan Lampung Barat diserahkan kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Instansi vertikal di Aula Integritas KPPN Liwa, Rabu, 8 Desember 2021.

DIPA diserahkan secara langsung kepada para KPA yang bertugas di kabupaten Pesisir Barat oleh Wakil Bupati Pesisir Barat A. Zulqoini Syarif, sementara DIPA satker instansi vertikal di Lampung Barat diserahkan oleh Staf Ahli Bidang Pemerintahan dan Kesra Lampung Barat Ronggur S.Tobing. Pada kesempatan tersebut, para KPA dan Kepala KPPN Liwa juga bersama-sama menandatangani Pakta Integritas sebagai wujud komitmen dalam melaksanakan seluruh tugas, fungsi, tanggung jawab, wewenang, dan peran sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kesanggupan untuk tidak melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Tema kebijakan fiskal APBN tahun 2022, yaitu Mendukung Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural. APBN 2022 ditujukan untuk meneruskan dukungan terhadap pemulihan ekonomi dan reformasi struktural yang tetap responsif, antisipatif dan fleksibel dalam menghadapi ketidakpastian serta memiliki peran sentral dalam proses konsolidasi menuju defisit di bawah 3% terhadap PDB pada tahun 2023.

Adapun total belanja negara pada APBN 2022 dianggarkan sebesar Rp2.714,2 triliun, dengan rincian Rp945,8 triliun dialokasikan kepada 82 Kementerian/Lembaga.  Anggaran tersebut diarahkan untuk melanjutkan pemulihan sosial ekonomi serta mendukung reformasi kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial.  Sedangkan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) tahun 2022 dialokasikan sebesar Rp769,6 triliun, diarahkan untuk pemulihan ekonomi dan peningkatan kinerja daerah. Sementara Dana Desa akan dioptimalkan sebagai instrumen untuk pemulihan ekonomi desa.

Kepala KPPN Liwa, Ma’ruf, mengungkapkan Dari total Belanja Negara yang direncanakan mencapai Rp 2.714,2 triliun tersebut, sebesar Rp 29,43 triliun dialokasikan ke Provinsi Lampung dalam bentuk belanja Kementerian/Lembaga sebesar Rp 8,36 triliun dan dana transfer Rp 21,07 triliun. Sementara Alokasi belanja K/L terhadap  satker mitra kerja KPPN Liwa di  Lampung Barat dan Pesisir Barat sebesar Rp 165.36 miliar akan dialokasikan kepada instansi vertikal yang terdiri dari 28 Satuan Kerja (Satker) yang dibagikan DIPA Petikannya hari ini. Sedangkan untuk Alokasi TKDD dianggarkan sebesar Rp 880,77 M untuk Kabupaten Lampung Barat dan Rp 660,03 M untuk Kabupaten Pesisir Barat. 

Dari jumlah TKDD tersebut , yang disalurkan melalui KPPN Liwa adalah komponen anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan dana desa . DAK Fisik sebesar Rp96,12 M untuk Lampung Barat dan Rp56.15 M untuk Pesisir Barat. Dana desa sebesar Rp117,48 M untuk Lampung Barat dan Rp97,05 M untuk Pesisir Barat. Total dana APBN yang disalurkan melalui KPPN Liwa adalah sebesar Rp532,17 M.

Kepala KPPN Liwa mengimbau kepada para Kepala Satuan Kerja untuk melakukan beberapa langkah strategis agar pelaksanaan anggaran tahun 2022 dapat dilaksanakan dengan baik,  yaitu pertama, melakukan percepatan proses pengadaan barang dan jasa/lelang, di mana penandatanganan kontrak dapat dilakukan segera setelah penerimaan DIPA dan tidak perlu menunggu Januari 2022. Kedua, melakukan percepatan pemenuhan dokumen persyaratan penyaluran DAK Fisik  dan Dana Desa. Ketiga, mempercepat penetapan pejabat perbendaharaan (KPA, PPK, Bendahara, PPSPM) jika terdapat perubahan. Dan Keempat, menyusun time frame of budget execution atau kalender kegiatan satker dengan tepat.

Kepala KPPN Liwa juga menyampaikan bahwa Penyerahan DIPA 2022 ini berdekatan dengan peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia atau Hakordia yang diperingati setiap tanggal 9 Desember. Adapun tujuan peringatan Hakordia adalah memberikan bentuk dukungan untuk pemberantasan korupsi. Beliau  juga berharap dapat  terus meningkatkan sinergi lintas sektoral dan menjalin koordinasi serta komunikasi yang lebih intensif lagi demi “Mendukung Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural” dengan tetap menjaga good governance , transparansi, dan akuntabilitas.

Sri Agustina







Berita Terkait



Komentar