#BERITALAMPUNG#BANSOS#PKH

Dinsos Lampung Sinkronkan Data Jutaan Rumah Tangga Miskin

( kata)
Dinsos Lampung Sinkronkan Data Jutaan Rumah Tangga Miskin
Ilustrasi: Pixabay.com


Bandar Lampung (Lampost.co) -- Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Lampung mendata masih ada 1.018.135 rumah tangga miskin di Lampung yang perlu disinkronkan dan divalidasi kembali agar benar-benar valid dan akurat sesuai fakta di lapangan. Sebab masih banyak data yang dobel atau bahkan tidak terdata. 


Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung, Aswarodi, mengatakan pihaknya bersinergi bersama Dinas Kependudukan Catatan Sipil (Disdukcapil) untuk membantu pendataan. Kemudian Kementerian Sosial di awal Januari 2021 sudah mengimbau Pemerintah Kabupaten/Kota untuk melakukan padu padan pemutakhiran data. Apabila sampai batas waktu yang ditentukan Kemensos tidak terverifikasi faktual secara baik, maka akan terhapus dan tidak mendapatkan bantuan.


"Di Lampung ada 1.018.135 rumah tangga miskin. Kemudian yang mendapatkan jaring pengaman sosial melalui program sembako ada 792.172 keluarga penerima manfaat, program bantuan sosial tunai 239.349 keluarga penerima manfaat dan progam PKH 471.431 keluarga penerima manfaat. Dari data tersebut yang invalid berjumlah 193.003 keluarga penerima manfaat," katanya usai rapat koordinasi Program Bantuan Sosial dan DTKS di Swiss-bell Hotel, Selasa, 16 Maret 2021.


Pihaknya menindaklanjuti sejumlah rekomendasi dari Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nomor 11 Tahun 2020 tentang penggunaan DTKS dalam pemberian bantuan sosial. Hal tersebut karena masih ada keluarga miskin yang belum terdata dan tidak kebagian bantuan sosial. Kemudian, rekomendasi dari Analisis Rekomendasi Ombudsman RI Perwakilan Lampung, mulai dari Kabupaten/Kota sampai Provinsi perlu optimalisasi lagi pendataan DTKS. Selanjutnya, berita acara hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).


Ia mengatakan ada regulasi baru yakni surat keputusan bersama (SKB) Menteri Sosial dan Menteri Dalam Negeri tentang dukungan percepatan penyampaian DTKS terbaru dari Kabupaten/Kota. Serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2020 tentang pedoman penyusunan APBD Provinsi/Kabupaten/Kota yang menyatakan bahwa proses pemutakhiran data yang alokasi anggarannya ditanggung oleh Pemerintah Daerah.


"Kami ingin data di Provinsi Lampung ini benar-benar akurat dan benar-benar orang yang membutuhkan. Salah satu cara agar data tersebut akurat yakni dengan Sistem Informasi Berbasis Android (Sisdroid) yang terhubung dengan satelit dan yang memverifikasinya adalah sistem. Ini enggak bisa di lobi-lobi sembarangan warga masuk dalam data," katanya. 


 

Wandi Barboy







Berita Terkait



Komentar