PKH

Penerima PKH Diminta Laporkan Data Domisili

( kata)
Penerima PKH Diminta Laporkan Data Domisili
Ilustrasi. Google Images

BANDAR LAMPUNG (Lampost.co) -- Dinas Sosial (Dinsos) Kota Bandar Lampung mengimbau masyarakat penerima bantuan dari Kementerian Sosial (Kemensos) melalui Program Keluarga Harapan (PKH), KIS, Pangan, dan KIP ikut berperan aktif dalam mensukseskan program Pemerintah Pusat tersebut. 

Kepala Dinsos Kota Tole Dailami mengatakan agar bantuan dari pusat itu tetap dapat diterima dan dirasakan manfaatnya, maka masyarakat harus aktif dalam hal memperbarui data diri sebagai penerima. 

Menurutnya jika tidak diperbarui maka dikhawatirkan bantuan tersebut akan tidak tepat sasaran, atau bahkan diberhentikan sementara sampai data di penerima telah diperbarui. Persoalan ini terjadi apabila warga sebagai penerima berpindah domisili, sehingga warga perlu melaporkan data domisili terbarunya kepada pemerintah setempat. 

"Harus lapor, karena kebanyakan warga ini mereka pindah tidak lapor sehingga ketika lakukan verifikasi mereka (warga) tidak terlacak. Tapi kayak penerima BPNT sekarang kartu kan masih dipegang warga masih bisa dicairkan tetapi begitu diverifikasi tidak terlacak sehingga Kementerian bilang tidak valid," jelasnya. 

Lebih lanjut Tole menerangkan untuk penetapan penerima bantuan sosial yang sifatnya dari pemerintah pusat seperti PKH dan lainnya hal tersebut sudah ditetapkan melalui surat keputusan Menteri Sosial.

Kemudian mekanisme penetapan penerima bantuan tersebut awalnya menggunakan data dari BPS pada tahun 2011 kemudian yang disempurnakan menjadi basis data terpadu (BDT) pada 2015.

"Jadi atas dasar itulah pemerintah pusat menetapkan siapa saja yang berhak menerima bantuan itu," jelasnya.

Namun, sejak beberapa waktu lalu pemerintah daerah di beri kewenangan untuk mengusulkan warganya yang dianggap tidak mampu dan pantas diberikan bantuan untuk dimasukkan ke dalam BDT itu.

"Tapi ingat Pemda hanya sebatas mengusulkan bukan menetapkan, semua ada di Kemensos kewenagannya," lanjutnya.

Bila pun, lanjutnya, ada warga yang ingin diusulkan mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat, prosesnya bisa melalui lurah dan camat serta pendamping PKH di wilayah setempat. Apalagi saat ini Kemensos telah mempunyai sistem android.

"Artinya verifikasi data bisa langsung sampai ke mereka, nanti foto bangunan rumah dan lainnya akan dikirim ke pusat melalui sistem itu dan lagi-lagi itu yang menentukan dapat tidaknya warga itu nanti pusat, bukan kami" ujarnya.

Pihaknya menghimbau, kepada warga bandar lampung yang terdata sebagai penerima bantuan agar melaporkan kepada petugas. Sehingga data dirinya sebagai penerima tetap di verifikasi oleh Kementerian Sosial.

"Jadi kalau pindah ya lapor ke petugas baik itu petugas PKH atau Kecamatan, sehingga keberadaan warga penerima bisa terpacak karena jika tidak bisa saja terputus," imbaunya.

Winarko



Berita Terkait



Komentar