#pembangunan#beritatubaba#infrastruktur

Dinas PUPR Tubaba Turunkan BPKP Audit Pembangunan Pasar Pulungkencana

( kata)
Dinas PUPR Tubaba Turunkan BPKP Audit Pembangunan Pasar Pulungkencana
Pasar Pulungkencana yang dibangun berdesain beton ekpos. (Lampost.co/Merwan)

Panaragan (Lampost.co): Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Tulangbawang Barat (Tubaba) akan menurunkan tim audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk melakukan audit hasil konstruksi dan struktur beton pembangunan Pasar Pulungkencana.

Hasil audit tersebut akan menjadi patokan pembayaran terhadap proyek senilai Rp77 miliar tersebut. Proyek yang bersumber dari pinjaman daerah dari PT. Sarana Multi Infrastruktur (SMI) itu dikerjakan PT Brantas Abipraya dan pekerjaannya sudah molor dari kontrak.

"Ya. Untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan, kami akan menurunkan tim audit BPKP untuk melakukan audit pembangunan pasar Pulungkencana,"ujar Kadis PUPR Tubaba, Iwan Mursalin kepada Lampost.co, Selasa 1 September 2020.

Iwan menjelaskan dalam audit tersebut, Pemkab Tubaba sudah mengajukan permintaan kepada BPKP. Audit yang dilakukan akan dilakukan secara menyuluruh terhadap struktur bangunan dua lantai yang seluruhnya berdesain beton ekspos tersebut. "Rencananya, uji lab betonnya akan mengandeng lab Universitas Bandar Lampung," kata dia.

Hasil audit nanti, lanjutnya, akan menjadi acuan Pemkab untuk melakukan pembayaran terhadap pekerjaan pasar tersebut. "Sekarang kitakan belum tahu, apakah hasil pekerjaannya sesuai atau tidak. Pastinya, pembayaran nanti akan disesuaikan dengan hasil audit apakah tetap Rp77 miliar ataukah berkurang," kata dia.

Terkait dengan pekerjaan di lapangan, kata dia, rekanan terus mempercepat pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan hingga 100 persen. "Sekarang pekerjaannya tinggal finishing, seperti perapian dan pengacian dinding kios pasar," ujarnya.

Dia mengatakan proyek multiyer tersebut dikerjakan PT Brantas Abipraya dengan kontrak pekerjaannya 18 bulan sampai 20 Mei 2020. Namun, dalam pekerjaan tersebut rekanan tidak bisa menyelesaikan pekerjaan tepat waktu dan diperpanjang sampai 7 Juli 2020.

"Tapi, hingga 35 hari perpanjangan kontrak, rekanan tidak bisa menyesaikan pekerjaan hingga saat ini. Dari sisa pekerjaan yang belum selesai diberlaku sistem denda yang dihitung dari sisa pekerjaan," ujarnya.

Sementara itu, lanjut dia, dalam APBD Perubahan 2020, Pemkab Tubaba kembali melanjutkan pembangunan pasar tersebut yang belum tersentuh dalam kegiatan pinjaman daerah yakni pemasangan rolling door untuk ratusan kios dilantai dasar dan dua pasar tersebut.

"Saya lupa berapa nilai anggarannya, yang pasti tahun ini target kita pasar ini selesai," pungkasnya.

Adi Sunaryo



Berita Terkait



Komentar