DigitalisasiPenyiaranmediagroup

Digitalisasi Penyiaran di Indonesia Terlambat

( kata)
Digitalisasi Penyiaran di Indonesia Terlambat
CEO Media Group M Mirdal Akib. Dok. Medcom

JAKARTA (Lampost.co) -- Belum adanya regulasi mengenai digitalisasi penyiaran di Indonesia membuat pelaku industri di sektor ini belum bisa mengembalikan investasi yang sudah dikeluarkannya. Padahal, ungkap CEO Media Group M Mirdal Akib, para pelaku industri penyiaran sudah jauh-jauh hari mengeluarkan dananya untuk membangun infrastruktur siaran digital.

“Investasi sudah besar sudah kita keluarkan selama 10 tahun, tetapi terjadi permasalahan legalitas,” katanya dalam Diskusi Crosscheck dengan topik Percepatan Digitalisasi Penyiaran yang diselenggarakan medcom.id, Minggu, 11 Juli 2020.

Mirdal mengungkapkan, untuk membangun transmisi, pihaknya sudah mengeluarkan investasi yang tidak terbilang sedikit. Apalagi, membangun infrastruktur digitalisasi penyiaran ini tidak bisa setengah-setengah.

“Kita harus meremajakan studio dan seluruh usaha kami untuk diimigrasikan ke digital. Contoh, kamera tak bisa lagi analog karena peralatan sudah dibeli harus diganti,” ungkapnya.

Sayangnya, berbagai upaya yang dilakukan investor belum terlihat dampaknya karena deliver dari siaran yang diterima publik ternyata masih analog. “Ini menjadi percuma. Kami 2016 pembelanjaan capex besar untuk migrasi analog ke digital, tapi di rumah masih analog,” ujarnya.

Mirdal menyebutkan, momentum digitalisasi dinilai terlambat karena negara-negara serupa di Asia Tenggara telah sukses melakukan transformasi penyiaran itu. “Walhasil televisi kami tidak dilihat, ini menjadi permasalahan. Bahkan, tingkat penetrasi televisi di perbatasan sangat rendah.”

Meluber

Ketua Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat Agung Suprio mengungkapkan, siaran televisi dari Malaysia dan Singapura meluber ke wilayah Indonesia. Akibatnya, warga Indonesia yang tinggal di wilayah perbatasan lebih sering menyaksikan tayangan dari kedua negara tetangga itu.

“Ini akibat siaran televisi Indonesia di perbatasan tidak jernih. Bahkan, sebagian titik tidak memperoleh siaran televisi nasional,” jelasnya.

Karena itu, proses digitalisasi televisi nasional sangat penting. Digitalisasi televisi bisa menekan potensi gerakan radikal sebab pesan ideologi bangsa melalui siaran televisi bisa tersampaikan secara utuh dan luas.

“Kalau tidak ada digitalisasi, bayangkan gerakan-gerakan radikal itu bisa tumbuh. Kalau tidak segera siaran digital, di beberapa daerah bisa tumbuh gerakan digital,” jelasnya.

Di sisi lain, proses legislasi aturan mengenai digitalisasi penyiaran ini masih terjadi tarik-menarik. Karena itu, Menkominfo Johnny G Plate berharap pembahasan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (RUU Ciptaker) soal digitalisasi televisi segera rampung.

“Pandemi covid-19 justru mendorong transformasi digital dan men- dorong masyarakat global masuk ke digital society (masyarakat digital),” kata Johnny.

Sementara itu, anggota Komisi I DPR Willy Aditya menyebut adanya tarik ulur soal payung hukum digitalisasi televisi di DPR akibat belum tuntasnya pembahasan mengenai bagaimana pengelolaan saluran, dividen digital, dan investasi asing.

Winarko



Berita Terkait



Komentar