#Korupsi

Diduga Selewengkan ADD, Kades Pematangbaru Menghilang

( kata)
Diduga Selewengkan ADD, Kades Pematangbaru Menghilang
Ilustrasi. Google Images


Kalianda (Lampost.co) -- Hingga kini, oknum Kepala Desa Pematangbaru, Kecamatan Palas, Lampung Selatan, berinisial SU menghilang sejak diketahui memakai anggaran alokasi dana desa (ADD) 2020. Bahkan, sejak awal Januari lalu SU diketahui belum masuk kerja.

Hal tersebut diungkapkan, Sekretaris Desa Pematangbaru, Eva Juwita saat dihubungi melalui sambungan telepon, Selasa, 2 Februari 2021. Dia mengaku tidak mengetahui keberadaan oknum Kades tersebut.

"Enggak tahu kemana. Di rumahnya saja enggak ada. Sudah hampir satu bulan ini enggak kelihatan kemana orangnya," kata dia.

Dia mengaku terakhir bertemu dengan oknum kades pada 4 Januari 2021 lalu ketika penyaluran bantuan langsung tunai dana desa (BLT-DD) bulan kesembilan. Kemudian, pada 6 Januari 2021 oknum Kades sempat masuk kerja.

"Terakhir Pak Kades masuk kerja tanggal 6 Januari 2021. Itu pun masuk ke Balai Desa enggak lama. Setelah itu sudah enggak keliatan lagi," kata dia.

Hal senada diungkapkan, Wakil Ketua BPD Pematangbaru, Jamil. Dia mengaku terakhir melihat oknum Kades SU ketika musyawarah terkait permasalahan tersebut. "Ada juga aparat desa bilang saat penyaluran BLT-DD ada orangnya. Hingga saat ini belum tahu kemana orangnya," kata dia.

Sementara itu, Camat Palas Rika Wati mengatakan dirinya sempat menerima pesan SMS dari Oknum Kades SU yang isinya meminta izin ke luar daerah. Bahkan, isi pesannya itu mengatakan izin tersebut ditembuskan ke Bupati Lamsel.

"Sudah lama enggak ketemu. Tapi, pertengahan Januari lalu Pak Kades SMS meminta izin mau ke Pulau Jawa. Dia bilang izinnya itu ditembuskan ke Pak Bupati," ujarnya.

Sebelumnya diberitakan, Oknum Kades Pematangbaru, Kecamatan Palas, SU diduga selewengkan anggaran ADD 2020. Pasalnya, insentif perangkat desa, BPD, kader posyandu sampai guru ngaji hingga kini belum dibayar.

Menurut Salah Satu Perangkat Desa Pematangbaru yang enggan disebutkan jati dirinya, ia bersama perangkat desa lainnya belum menerima insentif triwulan keempat, yakni Oktober, November dan Desember. Ia mengaku setiap perangkat desa seharusnya menerima insentif sebesar Rp7,1 juta.

"Perangkat Desa saja ada 11 orang. Kalau insentif Kaur dan Kasi masing-masing mendapatkan sebesar Rp7,1 juta. Enggak tau kalau Sekdes, BPD dan lainnya. Tapi, memang kami semua belum mendapatkan hak kami," kata dia, Senin, 01 Februari 2021.

Menurutnya, oknum Kades YN telah mengakui telah memakai uang ADD 2020 terkhusus insentif bagi Perangkat Desa, BPD, RT, Kader Posyandu, Kader BKR, Kader BKB, Kader BKL, PIK-R, UPPKS, Linmas, Guru Ngaji dan Guru PAUD.

"Total semua belum tau ada berapa banyak yang dipakai pak Kades. Tapi, pengakuan pak Kades dituang kedalam berita acara. Bahkan, di dalam berita acara itu Pak Kades siap membayar akhir Januari lalu. Sampai saat ini belum dibayar dan sekarang ntah kemana orangnya," kata dia.

Winarko







Berita Terkait



Komentar