#DOB#BERITATULANGBAWANG

Dewan Nilai Pemekaran Kabupaten Tuba Belum Diperlukan

( kata)
Dewan Nilai Pemekaran Kabupaten Tuba Belum Diperlukan
Wakil Ketua l DPRD Tulangbawang Aliasan (kanan) saat diwawancarai awak media. Lampost.co/Ferdi Irwanda


Menggala (Lampost.co) -- Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Tulangbawang, Aliasan, menilai pemekaran kabupaten belum diperlukan. Aspek penilaiannya berada pada soal hasil bumi yang dapat dijadikan pendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD).

"Memekarkan kabupaten itu, harus liat penopang PADnya. Jadi saya belum setuju (pemekaran)," kata Aliasan, seusai rapat paripurna istimewa HUT ke-24 Kabupaten Tulangbawang di gedung DPRD setempat, Sabtu, 20 Maret 2021.

Ia tidak mempersalahkan pemekaran kabupaten untuk dilakukan, jika PAD-nya dianggap mampu mendongkrak pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Sebab sejauh ini luas wilayah dan jumlah penduduk di Kabupaten Tulangbawang memenuhi syarat.

Politikus Partai Gerindra itu mencontohkan daerah otonomi baru (DOB) di Provinsi Sumatera Selatan yang berjumlah lima kecamatan, sedangkan di Tulangbawang saat ini memiliki 15 kecamatan terdiri dari 147 kampung dan empat kelurahan. DOB yang dimaksud Aliasan yakni Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI). Kabupaten itu disahkan pada 2013 dan merupakan pecahan dari Kabupaten Muara Enim.

"Berbeda dengan Tulangbawang, mereka (Pali) bukan semata-mata dari PAD saja penunjang kabupatennya. Mereka ada pendapatan minyak dan gas (Migas)," ujar dia.

Sejauh ini, ia menilai kabupaten Tulangbawang yang kini memasuki usia tiga windu masih bergantung dengan bantuan pemerintah pusat untuk membiayai pembangunan.

"Kabupaten yang masih menjadi satu ini aja hingga kini masih mengandalkan DAK dan DAU dari pusat. Tapi kalau pemekaran kecamatan dan kampung enggak masalah," ujarnya. 

Wandi Barboy







Berita Terkait



Komentar