Proyektender

Dewan Minta PPK Tegas dalam Proyek Penimbunan Jalan

( kata)
Dewan Minta PPK Tegas dalam Proyek Penimbunan Jalan
Hearing lintas komisi DPRD Tubaba dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Konsultan dan rekanan kegiatan penimbunan di Badardewa dan Gedungratu, Senin 21 September 2020. Merwan

PANARAGAN (Lampost.co) -- DPRD Tulangbawang Barat (Tubaba) meminta pejabat pembuat komitmen (PPK) proyek bencana senilai Rp12,2 miliar bertanggungjawab penuh terhadap kualitas pekerjaan penimbunan jalan di Tiyuh Bandardewa dan Gedungratu. Jika ada penyimpangan dan pelanggaran, PPK wajib melakukan peneguran dan penyetopan pekerjaan.

Hal ini menjadi kesimpulan hearing lintas komisi DPRD Tubaba dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Konsultan dan rekanan kegiatan penimbunan di Badardewa dan Gedungratu, Senin 21 September 2020.

Dalam hearing yang dipimpin ketua komisi I Yantoni tersebut, diketahui munculnya temuan DPRD dalam kegiatan tersebut karena kurangnya pengawasan dan komunikasi konsultan dengan rekanan. Sehingga, ada tahapan kegiatan pekerjaan yang tidak sempurna.

"Tidak dibersihkannya bonggol kayu dan pisang di tepian jalan di Bandardewa menunjukan pengawas tidak jeli dalam bertugas. Sementara, rekanan sudah melakukan tahapan penimbunan badan jalan," cetus Yantoni.

Dia berharap, kedepan konsultan pengawas dan PPK dapat melaksanakan tugas sesuai dengan yang diharapkan.

"Kalau pekerjaan dua kegiatan ini mau bagus, PPK dan konsultan harus banyak kelapangan. Kami minta kegiatan ini hasilnya harus baik dan bagus jangan sampai menimbulkan masalah dikemudian hari," ujar Ketua DPD Gerinda Tubaba itu.

Hal senada juga dikatakan, Sobri anggota komisi III, dia mengatakan dalam pekerjaan tersebut PPK memiliki peran penting dalam kegiatan tersebut. Sebab, baik buruknya kegiatan penimbunan menjadi tanggungjawab PPK.

"Tugas PPK itu sangat berat, selain menjamin kualitas pekerjaan yang bagus juga harus bertanggungjawab secara administrasi terhadap kegiatan hingga selesai," ujar Sobri.

Menjawab hal tersebut, Sutikno, selaku PPK dua kegiatan tersebut berjanji kedepan, pihaknya akan melakukan pengawasan yang ketat terhadap kegiatan tersebut.

"Selaku PPK saya menjamin hasil kegiatan ini mengedepan kualitas dan sesuai spesifikasi dan bestek," kata dia.

Terkait dengan material tanah yang digunakan, lanjutnya, konsultan sudah melakukan uji laboratorium. Namun, berdasarkan keterangan konsultan dan rekanan material yang digunakan masuk dalam spesifikasi untuk penimbunan jalan.

"Tapi, untuk lebih mantapnya nanti ada keterangan hasil uji labnya. Ini masih kita tunggu," ungkapnya.

Arsad Hadi selaku kuasa rekanan mengatakan pekerjaan penimbunan jalan di Bandardewa telah sesuai dengan RAB dan pentunjuk konsultan dan PPK. Namun, dia mengakui ada keterlambatan alat berat datang kelokasi sehingga pembersihan bongol kayu dan pisang terlambat dilakukan.

"Sekarang sudah bersih. Apa yang menjadi masukan dewan sudah kami laksanakan termasuk menyiapkan jalan alternatif," kata dia.

Dia mengakui dalam kegiatan tersebut terdapat beberapa kegiatan yang tidak masuk dalam perencanaan sehingga harus ditanggung rekanan seperti tidak tersedianya dana untuk pembangunan jalan alternatif serta pembangunan tugu selamat datang yang akan dibongkar.

"Jalan ini nanti akan ditimbun sekitar satu meter. Kalau tugu selamat datang tidak dibongkar maka mobil tidak bisa lewat karena nyangkut, kalau dibongkar tentunya kami harus membangun lagi. Artinya, ada kegiatan yang terlewatkan dalam perencanaan dalam kegiatan ini," ungkapnya.

Terkait dengan material tanah yang digunakan, lanjutnya, sudah sesuai dengan spesifikasi tanah untuk penimbunan jalan. Sebab, lokasi pengerukan merupakan lokasi yang digunakan untuk kegiatan penimbunan jalan dalam kegiatan PUPR dalam proyek penimbunan jalan di tiyuh Panaragan dan pembangunan RSUD.

"Tanah yang kami gunakan adalah tanah merah bercampur krikil. Lokasi pengerukan memang menjadi lokasi untuk kegiatan penimbunan jalan dan kegiatan penimbunan proyek gedung di kabupaten ini," ungkapnya.

Dalam hearing tersebut juga dihadiri wakil ketua II DPRD setempat, Joko Kuncoro, Kepala BPBD setempat, Nisom, PPK dan PPTK, Konsultan, dan anggota lintas komisi yakni komisi I, II dan komisi III. 

Winarko



Berita Terkait



Komentar