#nuansa#layanan-pendidikan#pendidikan

Dewa Penolong

( kata)
Dewa Penolong
Ilustrasi Pixabay.com

Delima Natalia Napitupulu

Wartawan Lampung Post

LAYANAN pendidikan bermutu butuh ongkos yang tidak murah. Itulah alasan, ada sekolah swasta yang bertarif selangit.

Untuk menghasilkan layanan berkualitas, sekolah harus memiliki guru kompeten, gedung nyaman, hingga koleksi buku perpustakaan lengkap. Belum lagi urusan penyelenggaraan ekstrakurikuler demi mewadahi penyaluran minat bakat peserta didik. Itu semua butuh ongkos mahal.

Di tengah banyaknya pengeluaran tersebut, gelontoran dana bantuan operasional sekolah (BOS) dari Kemendikbud ibarat dewa penolong, terutama bagi satuan pendidikan yang memiliki keterbatasan anggaran. Nominal yang dialokasikan terus meningkat tiap tahun.

Bukan cuma jumlah yang ditambah, skema penyalurannya pun terus dikaji dan dievaluasi demi efektivitas. Maka, pada tahun ini, dunia pendidikan diwarnai perubahan skema penyaluran dana BOS 2020 yang diklaim lebih efisien dan tepat guna.

Mendikbud Nadiem menerapkan rambu bagi sekolah penerima BOS. Beberapa di antaranya sekolah harus mengisi dan melakukan pemutakhiran Dapodik sesuai dengan kondisi riil, memiliki nomor pokok sekolah nasional pada Dapodik.

Sekolah penerima wajib memiliki izin operasional yang berlaku dan terdata pada Dapodik. Memiliki jumlah peserta didik paling sedikit 60 orang selama tiga tahun, serta bukan satuan pendidikan kerja sama.

Yang paling menyita perhatian adalah sebanyak 50% dana BOS boleh digunakan untuk pembiayaan guru honorer. Kabar itu menjadi angin segar bagi tenaga pendidik berstatus honor. Maklum, selama ini mereka mendapat upah yang jauh dari standar minimum provinsi atau kabupaten/kota.

Pemerintah Pusat tampaknya bersemangat untuk mendongkrak kesejahteraan guru honorer. Niat mulia itu tentu mendapat dukungan dari banyak pihak.

Namun, ada baiknya untuk tetap kritis terhadap restu 50% tersebut. Sekolah, khususnya kepala sekolah mesti punya gambaran yang jelas dalam pemanfaatan dana BOS. Jangan sampai, operasional sekolah, utamanya yang berkaitan dengan pembelajaran justru menjadi dinomorduakan.

Pasalnya, selama ini banyak sekolah yang masih keteteran memenuhi kebutuhan operasionalnya ketika alokasi untuk honorer maksimal 15% untuk sekolah negeri dan 30% untuk sekolah swasta. Karena itu, kelonggaran 50% tersebut hendaknya disesuaikan sesuai kebutuhan utama sekolah.

Misalnya, jika sekolah kekurangan buku bacaan, hendaknya sang kepala sekolah mengalokasikan dana untuk menambah koleksi perpustakaan. Akan lebih baik lagi jika dana BOS dioptimalkan untuk digitalisasi sekolah. Teknologi informasi jadi hal penting di era 4.0 ini. Dengan begitu, “dewa penolong” bisa memberi manfaat optimal bagi siswa sasaran.

 

Bambang Pamungkas



Berita Terkait



Komentar