#opini#korupsi

Desentralisasi Kanker Korupsi

( kata)
Desentralisasi Kanker Korupsi
Ilustrasi. (Foto: Dok/Google Images)

INDONESIA selalu mendapat rapor merah ketika berhubungan dengan penilaian korupsi. Survei indeks korupsi oleh transparansi internasional secara konsisten menilai Indonesia sebagai negara dengan indeks korupsi yang mengkhawatirkan. 

Indonesia memang mempunyai sejarah korupsi yang panjang, bahkan bisa dirunut sejak zaman kolonial sampai setelah kemerdekaan. Alam demokrasi yang dibuka sejak tahun 1998 ternyata tidak bisa mengobati kanker korupsi yang telah menjangkiti sejak lama.

Korupsi lebih menggurita setelah reformasi kenegaraan, meluas terdesentralisasi seiring dengan desentralisasi urusan pemerintahan ke daerah. Bisa dikatakan bahwa desentralisasi yang melahirkan otonomi daerah juga melahirkan kanker korupsi di daerah, yang saat ini sudah masuk ke stadium empat.

Pernyataan tersebut dibuktikan dengan banyaknya aparatur sipil negara (ASN) di daerah yang terkena kasus korupsi. Di Lampung, sebanyak 172 ASN menjadi pelaku korupsi. Tidak hanya ASN yang terjerat kasus korupsi, dua kepala daerah di Provinsi Lampung terkena OTT oleh KPK, yaitu mantan Bupati Lampung Tengah Mustafa dan Bupati (nonaktif) Lampung Selatan Zainudin Hasan. Selain kedua kepala daerah yang tertangkap tangan, terdapat mantan Bupati Tanggamus Bambang Kurniawan yang dilaporkan ke KPK dan kemudian terbukti melakukan korupsi.

Ketiga kepala daerah tersebut melanjutkan sejarah korupsi oleh kepala daerah di Lampung, yang sebelumnya telah dilakukan oleh mantan Bupati Lampung Tengah Andi Achmad dan mantan Bupati Lampung Timur Sutono. Kesemuanya merupakan bupati hasil dari desentralisasi demokrasi dan pemerintahan di daerah. Keadaan ini menggambarkan bahwa telah terjadi desentralisasi kanker korupsi di daerah.

Demokrasi Biaya Tinggi

Indonesia sejak tahun 2001 telah melaksanakan peralihan kekuasaan pemerintahan di daerah yang sangat besar, bahkan dunia internasional menyebutnya sebagai big bang decentralization. Desentralisasi ini mencakup banyak urusan pemerintahan yang kemudian kewenangannya berpindah dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. 

Desentralisasi dan otonomi inilah yang memberikan kekuasaan yang besar bagi daerah untuk mengurus daerahnya masing-masing. Kekuasaan ini mencakup pengelolaan keuangan daerah sampai manajemen ASN di daerah. Bahkan, di beberapa daerah khusus dan istimewa, kekuasaan pengelolaan keuangan daerah ini lebih besar lagi, misalnya Aceh dan Papua. Keseluruhannya berujung pada besarnya kekuasaan kepala daerah yang sangat besar akibat desentralisasi ini.

Permasalahannya kemudian adalah proses untuk menjadi kepala daerah bukanlah sesuatu yang cukup hanya mengandalkan kompetensi semata. Proses ini membutuhkan biaya yang sangat besar. Argumentasi ini didasarkan pada data dari Kemendagri yang mengungkapkan bahwa calon kepala daerah mengeluarkan biaya mulai dari Rp20 miliar sampai Rp80 miliar untuk pilkada. Oleh karena itu, tidaklah mengherankan jika kepala daerah setelah menjabat berusaha mengembalikan biaya politik yang besar ini.

Kekuasaan yang besar atas pengelolaan urusan pemerintahan di daerah termasuk di dalamnya menguasai ASN di daerah menjadi kunci dalam memahami betapa maraknya korupsi di daerah, sebagaimana yang telah disampaikan Lord Acton bahwa kekuasaan yang besar sangat dekat dengan korupsi.

Model korupsi berkenaan dengan pengelolaan keuangan terlihat jelas dalam tindak pidana yang dilakukan oleh mantan Bupati Lampung Tengah Mustafa yang melakukan gratifikasi kepada oknum anggota DPRD Lampung Tengah dan kepada oknum Kementerian Keuangan untuk persetujuan keuangan dan alokasi anggaran. Model ini adalah model umum yang terjadi dalam konteks korupsi di daerah.

Sementara itu, model pengerahan pejabat pemerintah untuk menjadi kaki tangan korupsi terlihat jelas dalam tindak pidana yang dilakukan oleh Zainudin Hasan dengan menjadikan kepala Dinas PUPR sebagai pion dalam mengambil keuntungan atas pengadaan infrastruktur di Lampung Selatan bekerja sama dengan orang kepercayaan bupati dan pihak swasta. 

Tersanderanya pejabat pemerintah menjadi kaki tangan dari kepala daerah tidak lepas dari politisasi sistem rekrutmen pejabat pemerintah daerah saat ini. Dengan model pengaturan rekrutmen saat ini, calon pejabat pemerintah tersandera untuk melakukan apa yang diinginkan oleh kepala daerah. 

Oligarki kekuasaan di daerah sebagai hasil dari demokrasi lokal melahirkan hubungan patron-klien antara kepala daerah dan pejabat pemerintah di daerah. Oleh karena itu, tidaklah mengherankan jika kemudian pejabat pemerintah yang menguasai porsi besar dari anggaran daerah kemudian mengalihkan anggaran tersebut untuk kepentingan kepala daerah.

Benarlah tesis Michael Jettera dkk yang menyimpulkan bahwa demokrasi di negara miskin cenderung meningkatkan tingkat korupsi. Hanya di negara yang maju secara ekonomi maka demokrasi berkorelasi positif dapat menurunkan tingkat korupsi.

Penyembuhan Kanker Korupsi

Korupsi adalah isu terbesar saat ini karena efek negatifnya yang sangat luas. Korupsi menghalangi pengentasan kemiskinan, menghambat pembangunan, dan mengasingkan kemanusiaan.

Penyembuhan terhadap kanker korupsi merupakan pekerjaan yang sangat sulit dan kompleks. Dari diskusi sebelumnya, kita melihat bahwa sumber utama dari kanker korupsi di daerah adalah biaya politik yang tinggi untuk keberhasilan dalam pilkada dan sebagai upaya dalam mempertahankan kursi kekuasaan kepala daerah. Sumber kedua adalah hubungan patron-klien antara kepala daerah dan pejabat pemerintahan sebagai hasil dari kekuasaan yang oligarki.

Oleh karena itu, ada beberapa hal yang bisa dilakukan namun tentunya membutuhkan proses yang tidak mudah. Strategi pertama adalah melakukan konsolidasi demokrasi. Konsolidasi demokrasi banyak disuarakan oleh banyak ilmuwan seperti Kolstad dan Wiig, Shah, Linz dan Stefan, serta Lederman. Konsolidasi demokrasi dipercaya dapat mengurangi korupsi yang karena konsolidasi demokrasi akan meningkatkan akuntabilitas maupun transparansi. Peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pendidikan demokrasi menjadi kunci dari konsolidasi demokrasi.

Strategi kedua adalah menata ulang pengaturan rekrutmen pejabat pemerintah saat ini yang menimbulkan hubungan patron-klien yang kuat sehingga pejabat pemerintah di daerah saat ini tersandera oleh kepala daerah yang memiliki motif korupsi. Pengaturan ulang ini perlu karena desain institusi merupakan faktor penentu dalam pilihan tindakan seseorang untuk melakukan korupsi. 

Terakhir adalah memberikan teladan dalam pemberantasan korupsi. Kepala daerah zaman now perlu untuk memberikan teladan dalam perang terhadap korupsi sehingga korupsi tidak menjadi sesuatu yang biasa-biasa saja dan menjadi kebiasaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Rudy/ Pengajar Fakultas Hukum Universitas Lampung

Berita Terkait

Komentar