Desa Hanura Raih Predikat istimewa Desa Antikorupsi KPK

Pesawaran (Lampost.co) -- Desa Hanura, Kecamatan Telukpandan, Pesawaran, meraih predikat istimewa program Desa Antikorupsi yang digagas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Berdasar hasil penilaian Desa Hanura mendapatkan nilai 92,75.

Bupati Pesawaran Dendi Ramadhona mengatakan nilai tersebut merupakan hasil rekapan dari seluruh tahapan penilaian yang dilakukan KPK di Desa Hanura,  beberapa waktu lalu.

"Ada 18 subindikator yang terpenuhi dalam penilaian ini yang tergabung dalam lima indikator atau komponen. Alhamdulillah semua terpenuhi sesuai hasil verifikasi dan sudah siapkan fisiknya hingga update ke website desa dan medsos desa," ujarnya, Selasa, 29 November 2022.

Baca juga: Sidang Pemeriksaan Saksi Terdakwa Andi Desfiandi Hadirkan Karomani 

Dia menambahkan penilaian ini telah dilakukan di 10 desa se-Indonesia yang menjadi desa percontohan sebagai Desa Antikorupsi dan Desa Hanura menjadi salah satu desa terpilih sebagai perwakilan dari Sumbagsel.

"Saya berharap setelah Desa Hanura ini telah dilakukan penilaian dan dikukuhkan sebagai Desa Antikorupsi, ke depannya program ini dapat diteruskan ke desa-desa yang ada di Bumi Andan Jejama," katanya.

Sementara itu, Kades Hanura, Rio Remota, mengatakan KPK telah melakukan penilaian selama dua bulan di desanya. Ada lima indikator yang menjadi penilaian dalam penetapan Desa Antikorupsi ini.

"Ada lima indikator penilaian, yakni penguatan tata laksana, penguatan pengawasan, penguatan kualitas pelayanan publik, penguatan partisipasi masyarakat, dan kearifan lokal," ujarnya.

"Kelima indikator ini terbagi dalam 18 subindikator yang bentuk penilaiannya presentasi yang dilanjutkan tanya jawab. Kemudian pengecekan dokumen fisik, melakukan visit ke lokasi yang dipilih langsung, setelah itu nilainya diakumulasi bersama seluruh penilai," katanya.

Muharram Candra Lugina