#TSM

Demokrat Sayangkan Komentar Mendagri Soal Diskualifikasi Pemenang Pilkada

( kata)
Demokrat Sayangkan Komentar Mendagri Soal Diskualifikasi Pemenang Pilkada
Deputi Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat, Imer Darius. Dok


Bandar Lampung (Lampost.co) -- Partai Demokrat ikut menanggapi komentar Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian terkait Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) agar tidak mendiskualifikasi pasangan calon yang menang pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2020. Terlebih, komentar itu muncul pasca Bawaslu Lampung dan KPU Kota Bandar Lampung mendiskualifikasi pasangan calon nomor urut 03 Eva Dwiana dan Deddy Amarullah yang memperoleh 249.241 suara (57,3%).

Deputi Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat, Imer Darius mengatakan Mendagri sebaiknya tidak perlu menyampaikan komentar tersebut karena terkesan berpihak dan tidak mengedepankan semangat netralitas.

"Kami menyayangkan sikap Mendagri yang turut mengomentari persoalan diskualifikasi paslon Pilkada. Seyogianya Mendagri harus netral tidak terkesan berpihak pada calon tertentu dengan komentar yang kontraproduktif. Mendagri wajib tunduk pada undang-undang baik dalam sikap maupun stetmentnya" kata Imer Darius, Rabu, 20 Januari 2021.

Baca: Politikus NasDem Nilai Keputusan Bawaslu Lampung Batal demi Hukum

 

Ia juga mengatakan, jika Mendagri melarang pihak-pihak yang ikut dalam pilkada menggugat setelah ada pemenang, maka ubah dahulu undang-undang Pemilu yang memungkinkan adanya mekanisme sengketa setelah hari H pemilihan. Karena pelanggaran itu banyak terjadi di hari H atau seminggu sebelum pencoblosan.

Akan tetapi, kata Imer, patut disayangkan juga karena KPU terkesan terlalu terburu-buru dalam menetapkan pemenang tanpa menunggu hasil putusan gugatan di Bawaslu.

"Mendagri terlalu terburu-buru mengeluarkan statement tetapi tidak memahami aturan Pilkada secara baik. Saya berharap Mendagri tidak melakukan presure dan intervensi politik, biarkan hukum yang berjalan, percayakan kepada Bawaslu, KPU dan MA sebagai gawang hukum tertinggi Pilkada," kata Koordinator Satgas Pilkada Wilayah Sumatera III ini.

Sebelumnya putusan Bawaslu Lampung dan KPU Kota Bandar Lampung ini juga menarik perhatian Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian. Ia mengklaim sudah mengingatkan KPU dan Bawaslu agar menyudahi mendiskualifikasi pasangan calon kepala daerah jika pemenang sudah hampir ditetapkan.

"Kalau memang ada diskualifikasi, sebaiknya dilaksanakan sebelum penetapan pasangan calon pemenang. Itu yang kami sampaikan juga ke Pak Abhan (Ketua Bawaslu RI) maupun ke Ketua KPU RI (mantan Ketua KPU RI Arief Budiman). Tanpa bermaksud berpihak," kata Tito, di Senayan, Jakarta, Selasa, 19 Januari 2021.

Menurut mantan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) yang menjabat dari pertengahan Juli 2016 hingga akhir Oktober 2019 itu, perilaku menganulir hasil kemenangan pihak tertentu secara langsung dengan 'tangan' penyelenggara Pemilu memiliki kerawanan tinggi dari sudut pandang keamanan. 

Sobih AW Adnan







Berita Terkait



Komentar