#kpk#korupsi#revisiuukpk#demokrat

Demokrat Menolak KPK Jadi Lembaga Super

( kata)
Demokrat Menolak KPK Jadi Lembaga Super
Ketua Fraksi Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) di sela pembekalan anggota legislatif Demokrat di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta.Medcom.id/Arga Sumantri

Jakarta (Lampost.co): Partai Demokrat akan mengawal proses revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar tak ada pelemahan. Namun, partai berlambang mercy itu juga tak mau KPK berubah menjadi lembaga super.

"Tidak boleh ada yang dilemahkan dan tidak boleh ada yang terlalu kuat," kata Ketua Fraksi Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) di sela pembekalan anggota legislatif Demokrat di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta, Selasa, 10 September 2019.

Setiap lembaga harus memiliki kontrol, termasuk KPK. Lembaga Antirasuah juga harus mengacuhkan suara seluruh masyarakat, khususnya dalam merevisi UU KPK.

Menurut Ibas, KPK harus mau mendengar usulan publik dan usulan Parlemen. Sebaliknya, DPR pun wajib mendengar usulan KPK dan publik.

Ibas menegaskan revisi UU KPK masih berproses di Parlemen. Demokrat bukan satu-satunya partai yang menentukan nasib revisi tersebut, tapi masih ada pemerintah dan sembilan fraksi lain di Senayan.

DPR mengusulkan perubahan atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK saat rapat paripurna di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, pada Kamis, 5 September 2019.

Ada beberapa poin dalam revisi ini, di antaranya pembentukan Dewan Pengawas KPK, aturan penyadapan, kewenangan SP3, status pegawai KPK, penyelidik harus dari kepolisian tidak independen, penuntutan koordinasi dengan Kejaksaan Agung.

medcom.id

Berita Terkait

Komentar