#buras#demokrasi

Demokrasi tanpa Keseimbangan!

( kata)
Demokrasi tanpa Keseimbangan!
Ilustrasi. Foto: Dok/Google Images

MEDIA Indonesia Selasa (15/10) menyajikan headlineOposisi Nihil Rugikan Rakyat”. Ini diperkuat editorial “Menimbang Jalan Koalisi dan Oposisi”, simpulnya, "Jadilah oposisi yang bukan sekadar berisik, melainkan betul-betul menjalankan fungsi kontrol dan pengawasan yang menggigit, tapi tetap objektif."

Isinya, menjelang pelantikan Jokowi-Amin 20 Oktober 2019, sejumlah partai oposisi—Demokrat, Gerindra, dan PAN—merapat ke koalisi pemerintah. Kalau ketiga partai oposisi akhirnya bergabung di koalisi pemerintah, kekuatan oposisi tinggal PKS, yang jauh dari seimbang, 50 kursi versus 525 kursi.

Dengan itu, kekuatan oposisi menjadi relatif tak ada apa-apanya (nihil) dibanding dengan koalisi pemerintah. Demokrasi di negeri ini pun akan berjalan tanpa keseimbangan.

Hal itu ternyata bukan hanya terlihat oleh Media Indonesia. Sydney Morning Herald yang berbasis di Australia juga menurunkan laporan koresponden Asia Pasifik, James Massola, yang senada, Indonesia kini mengalami defisit demokrasi. Masalah yang diangkat juga sama, partai-partai oposisi bergabung dengan koalisi pemerintah.

Dalam laporan berjudul "Jokowi pursues majority rule, not democracy, in Indonesia," Massola membandingkan politik domestik Indonesia dengan Australia. Menurutnya, Perdana Menteri Scott Morrison tidak mungkin berkoalisi dengan rival-rivalnya, Richard Di Natalie dan Bill Shorten. Pasalnya, jika itu terjadi, check and balances dalam pemerintahan akan hilang.

Dalam anggapan Massola, kondisi kesehatan demokrasi Indonesia saat ini sudan "genting". Hingga ia pertanyakan, demokrasi seperti apa yang diinginkan Jokowi?

"Apakah Jokowi ingin Indonesia menjadi negara demokrasi gaya barat yang cukup dengan memenangkan 50,1% suara? Apakah Jokowi ingin mengejar jalur mayoritarianisme tanpa oposisi yang efektif di parlemen untuk memberikan check and balances?" tanya Massola dikutip JPNN (15/10).

Pakar hukum tata negara Universitas Jember Bayu Dwi Anggono menilai, bergabungnya oposisi ke pemerintahan bisa merugikan rakyat karena bakal tidak ada lagi sikap kritis dari kelompok oposisi di parlemen kepada pemerintah. "Tentu rakyat yang dirugikan," tegasnya.

Sementara pengamat politik UIN Syarif Hidayatullah, Adi Prayitno menyebut, gemuknya koalisi pemerintahan, selain mengingkari demokrasi juga akan menggerus kepercayaan konstituen.

Mestinya partai-partai yang kalah dalam pilpres kemarin punya harga diri untuk berada di luar kekuasaan, tukas Adi. ***

H. Bambang Eka Wijaya

Berita Terkait

Komentar