#bandarlampung#beritalampura#khilafatulmuslimin

Delapan Jemaah Khilafatul Muslimin Lampura Berikrar Setia kepada NKRI

( kata)
Delapan Jemaah Khilafatul Muslimin Lampura Berikrar Setia kepada NKRI
Delapan simpatisan Khilafatul Muslimin Lampung Utara menjalani ikrar kembali setia kepada NKRI di aula kantor kecamatan setempat, Senin, 4 Juli 2022. Dok/Polres Lampura


Kotabumi (Lampost.co): Delapan jemaah Khilafatul Muslimin yang juga warga Lampung Utara melakukan ikrar setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pernyataan ikrar setia ke NKRI dilakukan di aula kantor Kecamatan Sungkai Utara, Senin, 4 Juli 2022.

Delapan warga tersebut terdiri dua wanita dan enam laki-laki. Kesemuanya adalah warga Kecamatan Sungkai Utara, Lampung Utara. Mereka berinisial SI (50), LK alias Yani (48), SD (60), SN (50), SW (60), SQ (50), R alias Ana (34), dan WR (55).

Kasat Intel Polres Lampung Utara Iptu Suheli mewakili Kapolres AKBP Kurniawan Ismail membenarkan sebanyak delapan warga yang diketahui sebagai simpatisan Khilafatul Muslimin berikrar kembali setia kepada NKRI yang acaranya dihadiri langsung oleh Kapolres Lampung Utara, Kodim 0412 pasiter dan wakil MUI Cabang Lampung Utara serta camat Kotabumi, dan Sungkai Utara.

Baca juga: 20 Jemaah Khilafatul Muslimin Lamtim Berikrar pada NKRI dan Pancasila

"Mereka yang berikrar adalah simpatisan saja dari organisasi Khalifatul Muslimin yang semuanya adalah warga Kecamatan Sungkai Utara. Di wilayah Lampung Utara hanya ada di daerah kecamatan itu saja," ujarnya.

Iptu Suheli menjelaskan mereka telah lama keluar dari organisasi tersebut dan hanya diketahui sebagai simpatisan saja.

"Mereka menyatakan diri kembali kepada NKRI yang berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945," katanya.

Menurut Wakil Ketua MUI Cabang Lampung Utara H. Budi Cipto Utomo bahwa Islam adalah agama yang taat menjalankan perintah Allah swt, serta taat kepada negaranya.

"Dikarenakan kita tinggal di Negara Republik Indonesia sehingga kita bersama-sama harus taat kepada Pancasila dan UUD 1945. Berorganiasasi di Indonesia tidak dilarang, namun harus berhati-hati dan memilih organiassi yang haik dan tetap patuh kepada NKRI dan Pancasila," kata dia.

Adi Sunaryo






Berita Terkait



Komentar