#LAMBAR

Defisit Rp13,7 Miliar, APBD Pemkab Lambar 2023 Disahkan Rp979 Miliar

( kata)
Defisit Rp13,7 Miliar, APBD Pemkab Lambar 2023 Disahkan Rp979 Miliar
Pengesahan APBD Lambar tahun anggaran 2023. Dok. Humas DPRD Lambar


Liwa (Lampot.co) – APBD Pemkab Lampung Barat tahun anggaran 2023 disahkan sebesar Rp979,731 miliar. Sementara pendapatan ditargetkan Rp966,028 miliar sehingga APBD Lambar TA 2023 mengalami defisit Rp13,703 miliar.

Anggaran itu disahkan setelah hasil pembahasan Badan Anggaran yang dibacakan oleh Tribudi Wahyuni mendapat persetujuan dalam rapat Paripurna DPRD, Senin, 21 November 2022.

Tribudi Wahyuni menyampaikan, defisit anggaran sebesar Rp13,703 miliar itu akan ditutupi dari penerimaan pembiayaan daerah sebesar Rp33,6 miliar.

Dengan disetujuinya hasil pembahasan itu, Badan Anggaran memberikan beberapa saran di antaranya meminta agar Pemkab melakukan sosialisasi maupun edukasi kepada masyarakat terkait kewajiban wajib pajak dalam rangka meningkatkan potensi PAD.

Kemudian Pemkab diminta untuk melakukan penataan kembali terhadap aset daerah khususnya aset daerah yang berdampak pada peningkatan PAD. Lalu untuk OPD-OPD pengelola PAD untuk lebih dimaksimalkan pendapatanya karena dilihat dari hasil pembahasan masih banyak potensi yang bisa ditingkatkan.

Peningkatan PAD ini sebagai upaya untuk mengurangi ketergantungan pendapatan Pemkan dari dana transfer pusat sekaligus untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Lalu dengan adanya bencana alam banjir yang terjadi agar Pemkab melalui OPD melakukan pembangunan kembali jembatan permanen dari Pagardewa ke Sukamulia dan perbaikan permanen jalan penghubung Buay Nyerupa, Bumijaya.

Kemudian dalam pengalokasian anggaran juga diimbangi dengan peningkatan kualitas layanan khususnya OPD yang memiliki unit pelaksana secara berjenjang seperti Dinas Kesehatan dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Pihak OPD harus benar-benar mengevaluasi kualitas pelayanan sampai ke tingkat terbawah untuk menghindari adanya keluhan masyarakat tentang rendahnya kualitas pelayanan.

Sementara itu, Bupati Parosil Mabsus, menyampaikan bahwa pemerintah daerah dan anggota DPRD tentunya memiliki kesepahaman bahwa APBD TA 2023 tetap harus menjadi instrumen yang dapat diandalkan dalam menahan berbagai gejolak yang dihadapi sehingga masyarakat dapat terlindungi dan momentum pemulihan juga terus berjalan.

Deni Zulniyadi








Berita Terkait



Komentar