#batubara#keretaapi

Debu Batu Bara Kereta Babaranjang Berpotensi Sebabkan ISPA

( kata)
Debu Batu Bara Kereta Babaranjang Berpotensi Sebabkan ISPA
Pengendara motor dan mobil menunggu kereta api Babaranjang lewat di Kota Bandar Lampung. Lampost.co/Zainuddin


Bandar Lampung (Lampost.co) -- Selain menjadi sumber kemacetan lalu lintas, Kereta Api Batu Bara Rangkaian Panjang (Babaranjang) juga menimbulkan eksternalitas negatif terhadap warga yang tinggal di sepanjang rel, yaitu berupa polusi debu batu bara. Terlebih, gerbong batu bara tidak pakai penutup (terpal).

Menanggapi hal tersebut, Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Provinsi Lampung, Irfan Tri Musri mengatakan Pemerintah Kota Bandar Lampung perlu melakukan survei kesehatan terhadap masyarakat yang tinggal dan beraktivitas di sekitar perlintasan kereta api yang mengangkut batu bara.

"Seperti diketahui, angkutan batu bara mempunya dampak negatif terhadap kesehatan tubuh. Terutama bisa menyebabkan penyakit saluran pernapasan atau infeksi saluran pernapasan atas (ISPA)," kata Irfan melalui telepon, Senin, 7 Maret 2022.

Ia mengatakan selama ini, intensitas Kereta Babaranjang cukup tinggi. Dalam satu hari, bisa di atas 20-an kali melintas. Hal tersebut tentunya berdampak negatif bagi masyarakat. Oleh sebab itu, perlu dilakukan survei kesehatan masyarakat oleh dinas kesehatan Bandar Lampung atau dinas kesehatan kabupaten yang wilayahnya dilalui oleh Kereta Babaranjang.

"Kemudian, gerak cepat penanganan tindak lanjutnya jika memang ditemukan warga yang memiliki penyakit infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) yang diduga akibat dari lalu lintas kereta babaranjang tersebut," ujar Irfan.

Baca juga: Tuntutan Kompensasi Pemda di Lampung atas Distribusi Batu Bara PTBA Dianggap Wajar

Diberitakan sebelumnya, Wali Kota Bandar Lampung, Eva Dwiana menuntut PT Bukit Asam membayar kompensasi atas kereta api babaranjang pengangkut batu bara yang melintas jalur kota. Tuntutan itu merupakan hasil koreksi penataan kota. Sehingga, lanjutnya, wajar BPKAD menuntut ada kontribusi berupa dana kompensasi.

"Dana kompensasi rencananya digunakan untuk menjalankan program prioritas pemerintah," katanya.

 

Wandi Barboy







Berita Terkait



Komentar