#datapemilih#pemilu2019#pileg2019#pilpres2019

Data Pemilih Anomali Masih Menghampiri Pemilu 2019

( kata)
Data Pemilih Anomali Masih Menghampiri Pemilu 2019
Komisioner KPU Provinsi Lampung Divisi Pendataan Pemilih, Handi Mulyaningsih. (Lampost.co/Triyadi Isworo)


BANDAR LAMPUNG (Lampost.co) -- Data pemilih anomali atau data yang dinyatakan invalid dan bermasalah masih menghampiri pemilihan umum (pemilu) 17 April 2019 di Provinsi Lampung. Ada 3 Kabupaten/Kota di Lampung yang terbesar pemilih anomali yakni di Lampung Tengah ada 7.323 pemilih, Lampung Selatan 6.995 pemilih dan Bandar Lampung 3.626 pemilih.

Komisioner KPU Provinsi Lampung Divisi Pendataan Pemilih, Handi Mulyaningsih mengatakan data tersebut merupakan data anomali yang terdapat di dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) baik di NIK, nama, tempat tanggal lahir, alamat  dan di bawah umur atau belum 17 tahun.

"Data telah diunduh KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk diidentifikasi permasalahan dan solusinya. Beberapa KPU Kabupaten/Kota telah melaksanakan rapat pencermatan data tersebut bersama Bawaslu, Disdukcapil, dan PPK," katanya kepada Lampost.cot, Senin (1/10/2018).

Dia mengatakan bahwa pencermatan dilakukan dalam rangka penyempurnaan DPT. Hal tersebut penting dilakukan dalam rangka melindungi hak pilih warga negara untuk berpartisipasi dalam pemilu. Ia juga mengatakan bahwa penyempurnaan secara menyeluruh terhadap daftar pemilih selama 60 hari kedepan.

Handi juga mengatakan penyempurnaan tersebut dilakukan beranjak dari kondisi yakni pertama potensi daftar pemilih belum bersih dari data pemilih ganda, pemilih dibawah umur, pemilih meninggal. Kedua, potensi data pemilih keliru atau invalid yang meliputi elemen data keliru (NIK Invalid, NIK Kosong, dst).

Ketiga, potensi daftar pemilih khusus. Keempat, potensi warga negara tidak terdata karena regulasi administrasi kependudukan yang tidak dapat menjangkau warga negara seperti masyarakat adat yang tinggal dihutan negara, warga negara yang tinggal di daerah pulau terluar/terpencil serta masyarakat pedalaman yang belum tersentuh layanan administrasi kependudukan.

Triyadi Isworo







Berita Terkait



Komentar