#namabaru#kecamatan#pesisirbarat#beritalampung

Data Kependudukan di dua Kecamatan di Pesisir Barat yang Berganti Nama, Gunakan Data Lama

( kata)
Data Kependudukan di dua Kecamatan di Pesisir Barat yang Berganti Nama, Gunakan Data Lama
Pergantian dua nama kecamatan di Pesisir Barat, data kependudukan masih menggunakan data lama. (Foto:Dok.Lampost)

KRUI (Lampost.co)--Perubahan nama Kecamatan yang terjadi di Kabupaten Pesisir Barat dan diresmikan Bupati Agus Istiqlal beberapa hari lalu, yaitu perubahan nama Kecamatan Bengkunat menjadi Kecamatan Ngaras dan Kecamatan Bengkunatbelimbing menjadi Kecamatan Bangkunat.
Hal itu merupakan usulan dari masyarakat setempat di Kecamatan Bengkunat (sebelumnya), dengan alasan wilayah adat. Dimana yang sebelumnya Kecamatan Bengkunat merupakan wilayah marga adat Ngaras, maka dari itu masyarakat berpendapat lebih sesuai jika nama Kecamatannya adalah Ngaras bukan Bengkunat.

Kepala Bagian Tata Pemerintahan (Tapem) Setdakab Pesibar, Edwin Kastolani menjelaskan, usulan perubahan dua nama Kecamatan Ngaras dan Bangkunat yang telah diresmikan oleh Bupati Agus Istiqlal beberapa hari lalu itu datang dari inisiatif masyarakat setempat.

Edwin kepada Lampost.co di ruangannya, Senin (25/9/2017), mengatakan perubahan kedua nama Kecamatan tersebut telah diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) yang telah diterbitkan Nomor 4 tahun 2017 tentang perubahan nama Kecamatan Bengkunat menjadi Ngaras, dan Kecamatan Bengkunatbelimbing menjadi Kecamatan Bangkunat.


Sementara itu, telah diubahnya kedua nama Kecamatan yang dimaksud untuk saat ini belum berdampak terhadap data kependudukan dan pemberkasan data penduduk lainnya. Sehingga data base kependudukan dari dua nama Kecamatan itu masih menggunakan data penduduk yang lama.


Benkeda, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Pesisir Barat, mengatakan untuk saat ini mengenai data kependudukan dari dua Kecamatan yang telah berganti nama itu belum berpengaruh terhadap data penduduknya.

“Untuk saat ini belum berpengaruh terhadap perubahan nama dua kecamatan itu, Disdukcapil masih menggunakan database yang lama dan masyarakat setempat tidak diharuskan untuk membuat perekaman ulang KTP,” kata dia.

Sebab untuk perubahan atau pendataan ulang perekaman dan pembuatan KTP ulang, Disdukcapil memerlukan usulan dari Mendagri. Dan sampai saat ini pihak Disdukcapil masih menunggu jika memang terdapat serta diharuskan untuk melakukan perubahan data base dari dua Kecamatan itu.

 

Deta Citrawan



Berita Terkait



Komentar