pilkadalampung

Data Dukungan Bakal Calon Independen yang Harus Diverifikasi PPK 90.889

( kata)
Data Dukungan Bakal Calon Independen yang Harus Diverifikasi PPK 90.889
Ketua Bawaslu Bandar Lampung Candra Wansyah dan Ketua KPU bandar Lampung Dedi triadi (kanan).Lampost.co/Salda Andala

Bandar Lampung (Lampost.co) -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bandar Lampung akan menyerahkan data dukungan bakal calon independen yang telah verifikasi administrasi kepada panitia penyelenggara kecamatan (PPK). Hal itu agar dilakukan verifikasi faktual pada Kamis, 25 Juni 2020..

Bakal calon independen yang menyerahkan data dukungan, yakni Firmansyah-Bustomi Rosadi dengan 47.552 orang dan Ike Edwin-Zam Zanariah 43.337 orang. Untuk total dukungan kedua calon independen yang akan diverifikasi faktual berjumlah 90.889 yang tersebar di 126 kelurahan.

Ketua KPU Bandar Lampung, Dedi Triadi menjelaskan pada Rabu pagi, 24 Juni 2020, pihaknya akan menyerahkan data dukungan calon yang telah lolos proses verifikasi administrasi kepada PPK. Selanjutnya data dukungan diberikan kepada setiap PPS untuk melakukan verifikasi dengan sistem lama door to door.

"Saat verifikasi nanti diutamakan menggunakan protokol kesehatan, setiap penyelenggara harus disiapkan APD dan jaga jarak. Bahkan, apabila nanti ada yang harus ditandatangani, pena yang digunakan juga milik warga itu sendiri," ujarnya kepada Lampost.co, Selasa, 23 Juni 2020.

Di tempat yang sama Ketua Bawaslu Bandar Lampung Candra Wansyah menuturkan dari segi pengawasan, pihaknya terus berkoordinasi dengan KPU untuk menyatukan persepsi agar pengawasan berjalan sesuai dengan ketentuan dan harapan.

"Besok baru penyerahan data dari KPU ke PPK. Nah, karena sistemnya kan masih sensus, Bawaslu juga akan bagi tim untuk melakukan pengawasan," katanya.

Disinggung kabar ada beberapa penyelengara atau pengawas pilkada reaktif covid-19 saat rapid test, dia belum mendapatkan pemberitahuan resmi dari Dinas Kesehatan Bandar Lampung.

"Seperti apa tindak lanjutnya jika ditemukan penyelenggara pemilu ada yang reaktif, itu wewenang Dinas Kesehatan Bandar Lampung," ujarnya.

Muharram Candra Lugina



Berita Terkait



Komentar