#lampung#lambar#kemiskinan

Data Akurat Senjata Utama Tanggulangi Kemiskinan

( kata)
Data Akurat Senjata Utama Tanggulangi Kemiskinan
Komisi III DPRD Lambar menggelar hearing dengan Dinas Sosial, pendamping PKH, dan TKSK terkait program penanggulangan kemiskinan di ruang rapat komisi, Kamis, 14 November 2019. Lampost.co/Eliyah

Liwa (Lampost.co) -- Program penanggulangan kemiskinan ujung tombaknya adalah dari pendataan yang akurat dan benar serta sesuai kondisi sebenarnya. Tujuannya agar program penanggulangannya ke depan tepat sasaran.

Untuk itu, Komisi III DPRD Lampung Barat mengundang Dinas Sosial, pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) sekabupaten untuk melakukan hearing terkait pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di wilayah itu, Kamis, 14 November 2019.

Hearing dipimpin Ketua Komisi III Juhartono. Anggota Komisi III B Supriadi mengatakan program penanggulangan kemiskinan ujung tombaknya adalah dari pendataan yang akurat. Karena itu, petugas yang melakukan pendataan dengan akurat dan benar serta sesuai kondisi yang sebenarnya.

“Pelaksanaan pendataan harus dikonsultasikan kepada kepala pemangkunya. Sebab, kepala pemangkulah yang lebih mengetahui masyarakatnya,” katanya.

Dia mengungkapkan engan dilakukan pendataan yang benar diharapkan penerima program penyaluran bantuan tidak akan salah sasaran. Dengan demikian, pada akhirnya tujuan digulirkannya program itu dapat berhasil.

“Kemudian Dinas Sosial dan pendamping program juga harus intensif melakukan pemantauan dan pengawasan untuk memastikan perkembangan programnya, apakah berjalan atau tidak,” ujarnya.

Sementara itu, anggota Komisi III Tri Budi Wahyuni meminta agar Dinas Sosial juga menyampaikan data masyarakat penerima manfaat program penanggulangan kemiskinan jika nanti hasil verifikasi dan validasi sudah ditetapkan Kemensos. Tujuannya untuk turut mengecek dan mengawasi pelaksanaan program tersebut.

"Data itu kami minta tujuannya adalah untuk turut mengawal dan mengawasi serta mengecek apakah data itu benar-benar sesuai kondisi yang sebenarnya," katanya.

Sementara itu Sekretaris Dinas Sosial Lambar Danang Hari Suseno, mengakui terdapat kendala pada pelaksanaan pendataan yang dilakukan pihaknya melalui petugas. Sebab, penyampaian data hasil verivali dilakukan sistem komputerisasi melalui sistem infomasi kesejahteraan sosial next generation atau SIKS-NG.

Penyampaian data hasil verifikasi dan validasi data kemiskinan melalui SIKS-NG tahun ini terlambat akibat keterlambatan penyampaian data dari kecamatan. Karena itu, tidak menutup kemungkinan tahun depan masih ada data lama yang masuk lagi.

“Keterlambatan penyampaian laporan dari kecamatan disebabkan karena SDM, minimnya petugas, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, ke depan masih perlu dilakukan upaya verifikasi lagi,” katanya.

Di sisi lain koordinator pendamping PKH Arsyah mengaku pihaknya sudah bekerja maksimal. Bahkan, masyarakat yang benar-benar layak menerima tetapi selama ini tidak masuk sudah didata kemudian diusulkan untuk menerima bantuan.

Muharram Candra Lugina

Berita Terkait

Komentar