#Kesehhatan#KoronaVirus

Darurat Sipil Bukan Solusi Pandemi Covid-19

( kata)
Darurat Sipil Bukan Solusi Pandemi Covid-19
Direktur Klasika Ahmad Mufid

Bandar Lampung (Lampost.co) – Pemerintah berencana mengeluarkan kebijakan darurat sipil dalam menangani penyebaran virus Covid-19. Hal itu disampaikan dalam rapat bersama Tim Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Nasional, Senin, 30 Maret 2020.

Direktur Kelompok Studi Kader (Klasika) Ahmad Mufid mengungkapkan untuk kondisi saat ini, pemerintah belum tepat menerapkan darurat sipil. Idealnya, darurat sipil dilakukan akibat faktor keamanan dan pertahanan. "Yang terjadi bukan gangguan keamanan atau pertahanan tapi bencana kesehatan," tuturnya, Selasa, 31 Maret 2020.

Untuk mengatasi kondisi pandemi saat ini menurutnya pemerintah cukup mengacu pada UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.

"Presiden harus mengeluarkan Keppres terkait penetapan status bencana nasional yang akan menjadi payung hukum penerapan kebijakan pembatasan sosial. Keppres tersebut termasuk mengatur struktur komando pengendalian (kodal) bencana yang lebih jelas yang dipimpin oleh Presiden sendiri," ujar Mufid.

Ia mengatakan undang-undang tersebut lebih relevan di banding darurat sipil. Rata-rata masyarakat Indonesia berada dibawah garis kemiskinan. Jika pemerintah melarang masyarakat untuk keluar rumah, maka kebutuhan mereka mesti dipikirkan oleh negara.

"Jelas dalam UU No 6 tahun 2018 tersebut juga di jelaskan tentang Hak dan Kewajiban Warga Negara ketika Karantina Wilayah diterapkan, terkait tercukupinya kebutuhan kesehatan dasar, kebutuhan pangan dan kebutuhan sehari hari yang perlu di penuhi. Dalam kondisi ini negara jangan lari dan harus bertanggung jawab secara penuh," tegasnya.

Abdul Gafur



Berita Terkait



Komentar