#tunjanganguru#beritatanggamus#sekolahterpencil

Dana Tunjangan Guru Terpencil Cukuhbalak Disoal

( kata)
Dana Tunjangan Guru Terpencil Cukuhbalak Disoal
Ilustrasi. Foto: Google Images

Kotaagung (Lampost.co): DPRD Tanggamus mempersoalkan dana tunjangan bagi guru daerah terpencil Kecamatan Cukuhbalak, Kabupaten Tanggamus.

DPRD menduga penerima dana bantuan tersebut beralih dari guru PNS dan non-PNS SDN 2 Kejadian Lom ke SDN 1 Wayrilau, Kecamatan Cukuhbalak.

Anggota DPRD Tanggamus Ahmad Farid mengatakan bahwa usulan dana tunjangan bagi guru terpencil ini sudah diusulkan ke pusat sejak 2018. Dirinya mendapatkan laporan dari jajaran guru SDN 2 Kejadian Lom jika sejak 2019 hingga kini belum menerima dana tersebut. Akan tetapi dana itu justru diterima oleh guru di SDN 1 Wayrilau yang sekolahnya berada dekat dari pusat kecamatan.

"Kepsek SDN 2 Kejadian Lom melapor pada saya jika pernah di panggil pihak Dinas Pendidikan Tanggamus tentang didapatkannya dana tunjangan itu bagi guru di sekolahnya," kata Farid, Rabu, 5 Februari 2020.

Ahmad Farid mengaku khawatir jika ada kongkalikong antara pihak Disdik dengan guru penerima bantuan. Hal itu berdasarkan kriteria sekolah penerima bantuan yang salah satunya berada di daerah terpencil. Disamping itu dikuatkan dengan keterangan dari pihak Disdik Tanggamus yang sebelumnya menyatakan jika SDN 2 Kejadian Lom mendapatkan dana tunjangan itu.

Besaran dana tunjangan ini adalah sebesar gaji pokok bagi guru PNS dan Rp1,5 juta bagi guru non-PNS.

SDN 2 Kejadian Lom berdiri di Dusun Mastambong yang cukup jauh dari pusat Kecamatan Cukuhbalak. Untuk menuju sekolah ini setidaknya memakan waktu hingga 2 jam perjalanan. Medan menuju sekolah ini juga tergolong sulit karena bila hujan turun, kendaraan roda dua pun harus ekstra hati-hati.

SDN 2 Kejadian Lom memiliki 4 orang tenaga pengajar terdiri dari guru beserta kepala sekolah.

Sementara itu, Kepala Bidang (Kabid) Ketenagaan Dinas Pendidikan Tanggamus Helvin Riyanda mengatakan jika pemberian dana tunjangan itu berdasarkan Surat Keputusan (SK) dari pemerintah pusat. Dirinya belum bisa menerangkan lebih jauh karena sedang dalam rangka melakukan kunjungan kerja di Kementerian, Jakarta.

"Penerima dana tunjangan ini berdasarkan SK pusat," ujarnya singkat.

Adi Sunaryo



Berita Terkait



Komentar