#Bansos

Dana Operasional Operator SIG-NG Lampura Naik demi Perbaikan Data Calon Penerima Bantuan 

( kata)
Dana Operasional Operator SIG-NG Lampura Naik demi Perbaikan Data Calon Penerima Bantuan 
Kepala DPMD Lampura, Wahab. Lampost.co/Fajar Nofitra


Kotabumi (Lampost.co) -- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Utara (Lampura) memperkuat operator Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIG-NG) dengan meningkatkan dana operasional. Dana cair setiap bulan.

SIG NG adalah sistem informasi pengumpulan dan pengolahan data kesejahteraan sosial dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang dilakukan berjenjang dan berkesinambungan. Data tersebut berupa demografi, pendidikan, kesehatan, perumahan, kepemilikan aset, dan kepesertaan program bantuan sosial (bansos).

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Lampura, Wahab, mengatakan selama ini masih banyak bantuan yang tidak tepat sasaran akibat kurang maksimalnya pendataan di lapangan. Diharapkan SIG-NG ini bisa memberi andil terhadap akurasi warga yang benar-benar membutuhkan bantuan.

"Kami akan berupaya manambah dana operasional mereka. Harapannya agar dapat bekerja maksimal membantu memperbaikki pendataan selama ini ada. Supaya warga yang benar-benar membutuhkan dapat terdata dan tidak ada lagi salah sasaran dalam setiap program pemerintah. Khususnya masalah pengentasan kemiskinan," kata Wahab, Rabu, 27 Januari 2021.

Selama ini, kata Wahab, masih ada beberapa desa yang belum maksimal dalam melaksanakan pendataan warga kurang mampu. Imbasnya, warga sering kali mengeluh khususnya masalah bantuan sosial.

"Ini yang jadi masalah, ada sebagian desa menganggarkan bantuan langsung tunai dari dana desa (BLT-DD) besar, sebab sasaran atau keluarga penerima manfaat (KPM) besar. Seperti di Kecamatan Abung Barat dan Abung Selatan yang mencapai lebih dari 200 KPM. Ini harus diperbaiki melalui operator Sig-NG, "terangnya.

Pemerintah desa juga harus melaksanakan musyawarah desa (musdes) untuk memperbaiki data yang layak menerima. Pembengkak angka harus bisa dihindari karena dapat mengurangi pembiayaan lainnya. Khususnya, terkait dengan mendorong ekonomi warga.

"Jadi sekarang mereka yang menargetkan tinggi akan melaksanakan pendataan ulang. Apalagi belakangan ada aturan khusus mengatur BLT bukan lagi diperuntukkan bagi warga terdampak, akan tetapi yang benar-benar membutuhkan dan berdomisili di tempat tersebut. Jadi tidak ada lagi orangnya yang bekerja di luar daerah tapi mendapatkan bantuann meski yang bersangkutan ber-KTP setempat," tambahnya.

Dengan demikian, kata Wahab, tidak ada lagi warga yang seharusnya mendapatkan bantuan tapi ia tidak menerimanya. Sebaliknya, yang tidak layak menerima justru berada dalam catatan calon penerima.

"Harapan kami, dengan dinaikkan dana operasional mereka, terdapat peningkatan kinerja dalam melaksanakan pendataan, baik di tingkat desa/kelurahan di sana," pungkasnya.

Sobih AW Adnan







Berita Terkait



Komentar