danakelurahanberitalampung

Dana Kelurahan Dipotong 20 Persen untuk Pajak

( kata)
Dana Kelurahan Dipotong 20 Persen untuk Pajak
Apri Wahdini Lurah Kelapa Tiga Kecamatan Tanjungkarang Pesat, saat ditemui diruangannya, Senin (25/11). Lampost.co/Deta Citrawan

Bandar Lampung (Lampost.co) -- Pemotongan dana kelurahan yang diterima oleh beberapa RT dalam pencairan termin kedua tahun 2019 ini, di Kelurahan Kelapa Tiga, Kecamatan Tanjungkarang Pusat, Bandar Lampung, memang benar adanya dari dana yang diterima oleh RT telah dipotong sebesar 20 persen. 

Hal demikian dikatakan oleh Kelompok Masyarakat (Pokmas) di Kelurahan setempat Rusdi menjelaskan pemotongan dilakukan saat pencairan dana yang dibagikan oleh lurah kepada RT. 

"Sebenarnya pemotongan itu tidak ada,  tapi pada saat pencairan saya baru tahu ada potongan 20 persen. Artinya dana yang sudah diserahkan ke RT sudah dipotong 20 persen, itu saya ngeliat langsung dikantor Kelurahan," ujar Rusdi, Senin, 25 November 2019.

Dirinya menjelaskan, pada saat ia menyaksikan secara langsung sewaktu pembagian dana kelurahan kepada beberapa RT. Terdapat beberapa RT yang menerima dana kelurahan tersebut, dan setelah menerima dana itu RT mendatangani sebuah kwitansi. 

"Ada tiga RT dan mereka tanda tangan didalam kwitansi, yaitu RT 07, 08 Lingkungan II dan RT 05 lingkungan I. Kejadian itu dipertengahan November ini di kantor kelurahan di ruang lurah, saya menyaksikan langsung dan katanya pemotongan itu untuk Pajak, SPJ dan dana perbaikan," jelasnya. 

Saat dikonfirmasi RT 07 Lingkungan II Noviansyah juga membenarkan tentang adanya potongan dana kelurahan yang diterimanya untuk kegiatan pembangunan infrastruktur lingkungan. 

"Itu potongan untuk PPH PPN bukan fee proyek senilai 20 persen, dan kita terima dana itu setelah dipotong jadi Rp24 juta. Ya kita belikan untuk semen seplit dan pasir, bahan udah dibeli tinggal upah kerja saja," ungkapnya. 

Dirinya menerangkan bahwa tidak hanya di RT nya saja,  namun RT lainnya pun sama menerima dana yang telah dipotong 20 persen dan setelah menerima diberikan tanda terima berupa kwitansi dari Kelurahan. "Semua sama dipotong, tanda terima di kelurahan pakai kwitansi, lurahnya langsung yang motong," lanjutnya. 

Hal senada juga dikatakan Mujianto RT 05 Lingkungan I, ia juga membenarkan perihal pemotongan 20 persen saat menerima dana kelurahan dari lurah setempat pada beberapa waktu lalu. 

"Iya benar dipotong 20 persen, alasannya untuk PPH PPN, dana yang saja terima sekitar Rp16 juta itu baru separuhnya dulu begitu pekerjaan selesai baru sisanya kalau tanda terima tidak ada dari Kelurahan," kata Mujianto. 

Atas adanya ungkapan baik dari Pokmas maupun RT yang ada di Kelurahan nya itu. Apri Wahdini  Lurah Kelapa Tiga, Kecamatan Tanjungkarang Pusat mengungkapkan. Bahwa dugaan adanya fee proyek terkait pemotongan 20 persen itu tidak benar. 

"Kemarin itu bukan pemotongan tapi penyisihan untuk pajak dan pemeliharaan, nanti semua terkonfirmasi dalam laporan dan saya menyatakan bahwa dalam pemberitaan itu tentang fee proyek tidak benar," kilahnya. 

Pihaknya menerangkan pajak yang dimaksud adalah meliputi pajak barang dan jasa kemudian terdapat juga dana pemeliharaan untuk pekerjaan yang nanti selesai dibangun. Dan secara tegas pihaknya menyanggah adanya dugaan tersebut. 

"Pajak kegiatan itu meliputi pajak barang dan jasa, dan intinya saya sangat menyanggah dan tidak benar. Yang ada hanya pemotongan berupa pajak sebesar 20 persen, tidak ada setoran fee proyek," pungkasnya.

Setiaji Bintang Pamungkas



Berita Terkait



Komentar