#bandarlampung#danakelurahan#feeproyek

Dana Kelurahan di Kelapatiga Diduga Ada Fee Proyek

( kata)
Dana Kelurahan di Kelapatiga Diduga Ada Fee Proyek
Salah satu jalan di RT 08, LK I, Kelurahan Kelapatiga, yang telah dibangun menggunakan dana kelurahan tahap pertama, kini kondisi telah rusak, Minggu, 24 Npvember 2019. Istimewa

Bandar Lampung (Lampost.co) --Fee proyek untuk mendapatkan pekerjaan menggunakan dana pemerintah tidak hanya terjadi pada instansi di satuan kerja (satker) saja. Permintaan fee proyek juga diduga sudah merambah dana kelurahan.

Informasi yang dihimpun Lampost.co, untuk mendapatkan bantuan pembangunan menggunakan dana kelurahan, setiap RT mengusulkan proposal kepada kelurahan. Kemudian, kelurahan bersama-sama kelompok masyarakat (pokmas) menentukan RT mana yang layak mendapatkan bantuan.

Salah satunya terjadi di Kelurahan Kelapatiga, Tanjungkarang Pusat, Bandar Lampung. Kelurahan tersebut diduga meminta fee proyek kepada RT yang mendapatkan dana kelurahan 15 sampai 20 persen.

"Ya kalau mau dapat dana kelurahan itu, RT harus menyetor 20 persen dari anggaran yang didapat. Misalnya, kalau RT itu dapat bantuan dana Rp100 juta, berarti harus menyetor Rp20 juta ke kelurahan. Kalau enggak mau menyetor, berarti enggak dapat bantuan," ujar narasumber yang enggan menyebutkan namanya, Minggu, 24 November 2019.

Aturan itu dibuat dikarenakan saat ini pembangunan yang menggunakan dana kelurahan telah diserahkan kepada RT setempat. "Kalau tahap pertama kemarin kan seluruh pekerjaan di Kelurahan Kelapatiga diambil alih pokmas. Kalau sekarang ini sepertinya mau diserahkan kepada RT setempat," ujarnya.

Menurut dia, diserahkannya pembangunan oleh RT setempat membuat pokmas dan kelurahan tidak mendapatkan keuntungan. Hal ini yang membuat mereka meminta potongan 20 persen dari nilai pekerjaan.

"Kalau dipotong 20 persen begini, bisa hancur pekerjaannya. Coba deh lihat pekerjaan yang dikerjakan pada tahap pertama, belum sampai setahun sudah hancur. Kami mohon ini harus ditindaklanjuti," katanya.

Di sisi lain, Ketua RT 11 Lingkungan 1 Kelurahan Kelapatiga, Tanjungkarang Pusat, Romi Asmara mengungkapkan belum mendengar adanya potongan 20 persen. Namun, dia mengaku hal tersebut bisa saja terjadi karena sudah dari awal tahun mengajukan proposal pembangunan gorong-gorong namun hingga saat ini tidak pernah mendapatkan bantuan.

"Kalau ada potongan 20 persen itu saya enggak tahu, Bang. Tapi memang, saya sudah dari awal tahun 2019 mengajukan proposal, sampai saat ini enggak pernah dapat. Apa mungkin saya enggak mau menyetorkan 20 persen itu ya," katanya.

Romi menduga dalam proses pengajuan mendapatkan bantuan dana kelurahan telah terjadi kolusi di dalamnya. Sebab, saat RT-nya tidak mendapat bantuan dana kelurahan, dia mempertanyakan kepada lurah maupun panitia.

"Jawaban mereka enteng benar, katanya proposal saya hilang. Ini kan aneh. Saya sama warga sudah capek-capek buat pengajuan. Ternyata dijawab punya saya hilang. Yang jadi pertanyaan, proposal punya saya ini benaran hilang atau sengaja dihilangkan," ujarnya.

Lurah Kelapatiga Apri mengatakan tidak mengetahui perihal adanya potongan 15 hingga 20 persen tersebut. Dia menyebut jika potongan itu maksudnya pajak, sudah sewajarnya dilakukan.

"Itu kan pokmas yang mengatur sama masing-masing RT. Soal potongan itu mungkin pajak, boleh saja kalau alasannya potongan pajak untuk dana kelurahan yang dikelola sama RT," katanya.

Pihaknya berkilah seluruh yang mengatur soal pembagian pengelolaan dana kelurahan itu telah diserahkan kepada pokmas dengan masing-masing RT. Termasuk jika terdapat kekurangan pembangunan fisik selayaknya RT dapat berkonsultasi langsung dengan pokmas.

"Ya tinggal usulkan saja, kalau ada pembangunan gorong-gorng lewat pokmas, nanti kan RT itu bisa dikasih bantuan dana kelurahan supaya gorong-gorong di tempatnya diperbaiki," ujarnya.   

Muharram Candra Lugina

loading...

Berita Terkait

<<<<<<< .mine
loading...
||||||| .r621
loading...
=======
>>>>>>> .r624

Komentar