#danadesa#beritanasional#pembangunandesa

Dana Desa Hak Masyarakat Pedesaan, Tak Boleh Dihambat

( kata)
Dana Desa Hak Masyarakat Pedesaan, Tak Boleh Dihambat
Direktur PMD M. Fachri dalam Rapat Kordinasi II Program Inovasi Desa (PID) di Provinsi Sulawesi Selatan, Rabu, 2 September 2019. Foto; Dok

MAKASSAR (Lampost.co) -- Direktur Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD), Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (PPMD), Kemendes PDTT, M. Fachri menegaskan, lahirnya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang disertai kebijakan Dana Desa, menunjukkan bahwa negara benar-benar hadir memenuhi kebutuhan dasar masyarakat desa.

Oleh sebab itu, Dana Desa yang menjadi hak mayarakat desa tidak boleh terhambat oleh persoalan administratif yang tidak tertib di desa, termasuk adanya konflik kepentingan antara Kades dan BPD yang menyebabkan terhambatnya APBDes. Hal demikian harus segera diselesaikan karena akan berdampak pada terhambatnya penyaluran Dana Desa. Hal tersebut disampaikan Direktur dalam Rapat Kordinasi II Program Inovasi Desa (PID) di Provinsi Sulawesi Selatan tahun anggaran 2019, Rabu, 2 Oktober 2019.

M. Fachri juga menyoroti masalah posisi kepala desa yang dewasa ini menjadi sangat seksi. Proses pemilihannya pun semakin kompetitif, bahkan ada yang sampai menggunakan jasa perdukunan, dan sebagainya. Di beberapa desa, lanjutnya ditemukan kandidat Kades yang diikuti oleh pasangan suami isteri lantaran aturannya yang tidak memperbolehkan adanya calon tunggal.

"Tentu kita sangat prihatin dengan kondisi seperti ini. Ini berarti kaderisasi kepemimpinan ditingkat desa kurang berjalan maksimal, karena minimnya animo masyarakat untuk berkompetisi membangun desanya. Kedepan, harus kita dorong proses kaderisasi pemuda untuk menjadi Kades agar demokrasi di desa terus berkembang dengan baik," ungkapnya.

Di hadapan ratusan peserta Rakor tersebut, ia mengajak semua pihak untuk terus mengawal penyaluran dan penggunaan Dana Desa untuk kegiatan peningkatan kualitas hidup dan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang kreatif dan inovatif.

"Saya sebenarnya sedih karena program Inovasi Desa akan berakhir di tahun 2019 ini. Namun kita semua harus punya komitmen yang sama bahwa semangat inovasi harus terus kita gelorakan sampai desa-desa di Sulawesi Selatan. Saya berharap, kita berpisah hanya untuk sementara waktu. Insya Allah kita semua akan bertemu kembali dalam program-program pemberdayaan yang baru", harapnya.

Selain itu, Direktur juga akui bahwa sesuai dengan KPI, Program Inovasi Desa ini terbukti banyak memberikan sentuhan dan pola pikir baru yang melahirkan kegiatan/program pembangunan dan pemberdayaan di desa secara lebih kreatif dan inovatif. Dengan program ini pula  apat mendorong berbagai kegiatan yang mampu menciptakan sumber-sumber ekonomi baru bagi desa sehingga pemanfaatan Dana Desa menjadi lebih berkualitas.

Rilis

Berita Terkait

Komentar