#tajuklampungpost#dana-desa

Dana Desa Entaskan Kemiskinan

( kata)
Dana Desa Entaskan Kemiskinan
dok Lampost.co

DANA desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan desa. Dana yang ditransfer melalui anggaran belanja daerah kabupaten/kota digunakan membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Hal itu tidak lepas dari keinginan pemerintah untuk memeratakan pembangunan. Sebab, selama ini pembangunan lebih banyak dilakukan di perkotaan sehingga kerap menimbulkan kecemburuan.

Melalui dana desa yang digulirkan, pemerintah berharap agar pembangunan bisa dilakukan secara merata di seluruh wilayah Indonesia. Hal itu juga untuk menghindari ketimpangan antara kota dan desa.

Dana desa yang sudah digulirkan sejak 2015 kini memasuki tahun kelima. Dana yang dikucurkan pemerintah pun setiap tahun terus bertambah dan untuk 2020 besarannya mencapai Rp72 triliun.

Di Lampung, dana desa 2020 diprioritaskan untuk menanggulangi kemiskinan. Hal itu sesuai dengan Permendesa PDTT No. 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.

Pada Pasal 5 disebutkan penggunaan dana desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Selain itu, prioritas penggunaan dana desa sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat desa yakni peningkatan kualitas hidup, peningkatan kesejahteraan; penanggulangan kemiskinan; dan peningkatan pelayanan publik.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), hingga September 2019 jumlah penduduk miskin di Lampung mencapai 1.040.000 jiwa (12,30%) atau berkurang 22.180 orang dibandingkan tiga bulan sebelumnya yang mencapai 1.060.000 orang (12,62%). Tentunya tidak salah memang jika Pemerintah Provinsi Lampung memprioritaskan dana desa 2020 untuk menanggulangi kemiskinan.

Keinginan Pemprov itu tentunya harus benar-benar didukung, terutama para kepala desa yang menjadi pengelola dari dana dari pemerintah tersebut. Seorang kepala desa harus kreatif dan inovatif dalam pengelolaannya dengan memberdayakan masyarakatnya.

Hal itu tidak lain dan tidak bukan agar program yang dilaksanakan dengan menggunakan dana desa dapat benar-benar dirasakan masyarakat. Intinya, program yang dilakukan harus benar-benar dapat meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga bisa mengangkat kesejahteraannya.

Usaha-usaha produktif dapat menjadi pilihan pengelola untuk dilakukan dengan menggunakan dana desa. Badan usaha milik desa (bumdes) atau pengembangan potensi yang dimiliki desa, seperti pariwisata, bisa dilakukan untuk menambah pendapatan desa.

Namun, para kades harus mendapat pendampingan agar dalam pelaksanaan mengelola dana desa tersebut tidak terjadi penyimpangan. Tentu jika itu terjadi akan sangat merugikan masyarakat dan jauh dari tujuan dari dana desa itu sendiri.

Untuk itu, publik berharap pengelolaan dana desa oleh para kades se-Lampung dapat dilakukan lebih optimal dan sesuai dengan tujuan. Mudah-mudahan jika dilaksanakan sesuai aturan yang berlaku kemiskinan di Lampung dapat dientaskan dan masyarakatnya bisa hidup lebih sejahtera.

 

Bambang Pamungkas



Berita Terkait



Komentar