#danadesa#add

Dana Desa dan ADD 2020 untuk Pesawaran Naik

( kata)
Dana Desa dan ADD 2020 untuk Pesawaran Naik
Ilustrasi. Dok/Lampost.co

Pesawaran (Lampost.co) -- Adanya kenaikan penghasilan tetap (Siltap) berimbas pada naiknya anggaran dana desa (DD) dan alokasi dana desa (ADD) di Pesawaran pada 2020. Namun, tidak semua desa menerima kenaikan DD.

"Iya DD dan ADD Pesawaran pada 2020 naik. Namun, itu untuk satu kabupaten, tetapi kalau untuk per desa ada yang naik dan ada juga yang turun karena pagunya ini sudah dikeluarkan dari pusat. Cara membagi ke desa itu yang menggunakan beberapa indikator, jadi tidak semua desa naik," ujar Kepala Bidang Keuangan Aset dan Pembangunan Desa Al Ihsan Iskafi mewakili Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Zuriadi, Senin, 6 Januari 2020.

"Ada lima kriteria desa, yakni desa sangat tertinggal, tertinggal, berkembang, maju dan mandiri. Biasanya kalau yang sudah mandiri ini pendapatan DD-nya berkurang karena dirasa sudah mampu membiayai desanya sendiri, sedangkan untuk desa yang sangat tertinggal dominan mendapatkan DD lebih besar dari yang lainnya," katanya.

Dia menambahkan meskipun mengalami kenaikan, tidak terlalu banyak. Pada 2020 ini total DD yang diterima Pesawaran Rp157.345.769.000 atau naik Rp1.704.848.000 dibandingkan tahun 2019 yang Rp155.640.921.000.

"Sedangkan untuk ADD, tahun ini Pesawaran mendapatkan Rp70.509.436.200, sementara tahun lalu Rp69.904.343.700 atau naik Rp605.092.500," katanya.

Dia menjelaskan dalam pembagian DD nanti, rencananya akan menggunakan sistem yang berbeda seperti tahun lalu. Tahun ini pembagian tahap pertama 40%, tahap kedua 40%, dan yang terakhir 20%. "Tapi kalau untuk desa mandiri yang dinilai sudah bagus dalam pengelolaan DD-nya, hanya dua kali pencairan saja tahap pertama dan tahap kedua dengan pembagian 60% dan 40%. Di Pesawaran sudah ada beberapa desa yang mencapai tarap desa mandiri itu," ujarnya.

Sementara itu, terkait rencana Pemerintah Pusat yang akan mentransfer DD secara langsung ke rekening desa, dia mengatakan sampai saat ini masih menunggu teknisnya. "Apa pun keputusan pusat kami wajib mengikuti, tapi untuk saat ini masih menunggu aturannya seperti apa dari pusat. Namun, memang sudah ada selentingan kalau DD itu rencananya dari kas negara langsung ditransfer ke rekening desa, jadi tidak mampir lagi ke kas daerah," katanya.

Muharram Candra Lugina



Berita Terkait



Komentar