#tajuklampungpost#dana-bos

Dana BOS Pepesan Kosong

( kata)
Dana BOS Pepesan Kosong
Ilustrasi Google Images

INSTITUSI pendidikan kembali menelan pil pahit lantaran kas kosong. Bak buah simalakama, lembaga pendidikan dilarang menarik pungutan dari siswa. Tapi di sisi lain, dana bantuan operasional sekolah (BOS) tidak kunjung cair.

Sedangkan kegiatan belajar-mengajar di sekolah tetap harus berjalan. Sayangnya, kebutuhan logistik sekolah, termasuk dewan guru tidak semua terpenuhi.

Kebijakan Pemerintah Pusat yang cemerlang tidak diimbangi dengan aspek teknis di lapangan. Padahal, sektor pendidikan selalu menjadi prioritas setiap pemimpin di Republik ini. Prioritas itu jelas diatur dalam konstitusi, yakni alokasi anggaran negara minimal 20% untuk pendidikan.

Namun fakta yang terjadi, sekolah tersendat-sendat mencukupi biaya operasional. Sementara belanja pendidikan tidak dapat menunggu besok atau lusa.

Inilah yang sedang dialami pengelola sekolah di Lampung. Kepala sekolah dibikin pusing lantaran kesulitan memenuhi kebutuhan operasional.

Dana BOS yang amat dinanti-nanti tak kunjung cair. Apakah mungkin kepala sekolah dan dewan guru harus merogoh kocek pribadi untuk menutupi itu? Jawabannya jelas: "Tidak mungkin". Sebab, itu tugas negara. Jika tugas negara diambil alih total oleh masyarakat, yang terjadi adalah kekacauan.

Para kepala sekolah sebagai penanggung jawab dana BOS setiap hari merasa tertekan dengan kondisi keuangan sekolah. Banyak biaya yang harus dikeluarkan untuk menunjang kegiatan belajar-mengajar.

Tidak berlebihan jika mereka berharap pemerintah bisa mencairkan dana BOS secepatnya. Terlebih bagi sekolah yang tidak bermasalah. Hal tersebut sangat perlu agar tidak merugikan sekolah yang telah menyelesaikan kewajiban administrasi.

Apalagi dalam dana BOS sebagaimana diatur dalam Permendikbud Nomor 8 Tahun 2020, sebanyak 50% bisa dipakai untuk membayar gaji guru honorer. Namun hingga bulan ketiga 2020 ini, dana yang ditunggu-tunggu belum juga dikucurkan pusat.

Wajar keterlambatan ini menjadi tanda tanya publik. Apalagi skema pencairan dana BOS yang dibuat Kemendikbud kini tidak lagi melalui Dinas Pendidikan, tetapi langsung ke rekening sekolah.

Dengan skema baru itu diharapkan tidak lagi terjadi keterlambatan penyaluran dana BOS. Selain juga dapat memangkas permainan oknum di pemda.

Bukan hanya dana BOS, tunjangan profesi guru juga terlambat cair sejak pertengahan 2019 lalu. Kuat dugaan, penyebabnya ada di Pemerintah Pusat. Sejak Nadiem Makarim memimpin Kemendikbud, hampir seluruh pejabat tinggi di kementerian tersebut hingga kini masih berstatus sebagai pelaksana tugas, sehingga mereka gamang mengambil kebijakan.

Sebagai menteri dari kalangan muda, Nadiem seharusnya dapat bergerak cepat agar operasional seluruh institusi pendidikan di Tanah Air tidak terganggu. Masyarakat menuntut semua siswa dapat menimba ilmu dengan baik di sekolah.

Sementara itu, kondisi keuangan sekolah terseok-seok. Guru honorer pun tetap harus mengajar meskipun dapur tidak ngebul. Jika dibiarkan berlarut-larut, jangan harap pembangunan di bidang pendidikan akan berjalan maksimal. Solusinya jelas, laksanakan amanat konstitusi hingga tingkat paling teknis. Buktikan bahwa dana BOS adalah salah satu bentuk realisasi amanat konstitusi, bukan amanat pepesan kosong.

Bambang Pamungkas



Berita Terkait



Komentar