#viruscorona#viruskorona#kesehatan#beritalamsel#pilkada#bawaslu

Dampak Covid-19, Pengawas Adhok Dinonaktifkan Sementara

( kata)
Dampak Covid-19, Pengawas Adhok Dinonaktifkan Sementara
Ketua Bawaslu Lampung Selatan Hendra Fauzi bersama anggotanya Wazzaki dan Khoirul Anam. Foto: Dok/Bawaslu Lamsel

Kalianda (Lampost.co): Akibat dampak merebaknya virus korona atau Covid-19, Bawaslu Lampung Selatan akan menonaktifkan sementara bagi badan pengawas adhoc dalam mengawasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Lamsel 2020. Mereka dinonaktifkan sementara terhitung 31 Maret 2020.

Berdasarkan informasi yang dihimpun Lampost.co, penonaktifan pengawas adhoc itu berdasarkan surat edaran Bawaslu RI Nomor 0255/K.Bawaslu/TU.00.01/III/2020 tentang Pemberhentian Sementara Panwaslu Kecamatan serta Panwaslu Kelurahan/Desa.

Ketua Bawaslu Lamsel Hendra Fauzi membenarkan bila ada penonaktifan sementara bagi badan penyelenggara adhoc, yakni Panitia Pengawas Pemiliu (Panwaslu) Kecamatan hingga Pengawas Desa. Selain itu, Kesekretariatan Panwaslu Kecamatan juga dinonaktifkan sementara terhitung sejak 31 Maret 2020.

"Sesuai dengan surat edaran Bawaslu RI sebagai regulator di jajaran Bawaslu dan ditindaklanjuti oleh Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu kabupaten/kota se-Indonesia, terhitung sejak 31 Maret nanti, seluruh Panwascam dan staf dinonaktifkan. Penonaktifan ini karena beberapa tahapan Pilkada ditunda oleh KPU yang disebabkan oleh merebaknya Virus Corona yang saat ini mewabah di tanah air," kata dia, Minggu, 29 Maret 2020.

Dia mengaku dengan dinonaktifkannya seluruh pengawas adhoc, secara otomatis honorium meraka akan diberhentikan sementara. Sebab, sistem honor mereka merupakan anggaran berbasis kinerja.

"Selama dinonaktifkan sementara, Panwaslu Kecamatan dan Pengawas Desa tidak diberikan honorium. Namun, untuk biaya operasional seperti sewa kantor, meubeler, peralatan perkantoran dan langganan daya serta jasa tetap dibayarkan," kata dia. 

Sementara itu, Koordinator Divisi SDMO Bawaslu Lamsel Fakhrur Rozi mengatakan setidak ada 51 anggota Panwaslu kecamatan dan 136 kesekratriatan serta 260 Panwas kelurahan/desa yang dinonaktifkan. 

"Mereka akan diaktifkan kembali dalam menjalankan tugas dan fungsinya, kami menunggu petunjuk lebih lanjut dari Bawaslu RI," kata dia.

Adi Sunaryo



Berita Terkait



Komentar