#lbhpers#pers#jurnalis#beritalampung

Chandra Bangkit Pimpin LBH Pers Lampung

( kata)
Chandra Bangkit Pimpin LBH Pers Lampung
Foto: Dok


Bandar Lampung (Lampost.co): Kepengurusan LBH Pers Lampung Periode 2020-2023, resmi dilantik pada, Jumat, 27 November 2020, di Hotel Emersia. Chandra Bangkit resmi dikukuhkan sebagai direktur LBH Pers.

Usai pelantikan juga dilakukan diskusi dengan tema 'Menakar Kebebasan Berpendapat di Provinsi Lampung'.

Usai pelantikan, kepengurusan LBH Pers Lampung meminta pemangku kepetingan seperti, kepolisian pemerintah daerah, hingga unsur legislatif, duduk bersama dan lebih mengedepankan penggunanaan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, dengan mekanisme yang diatur, ketimbang melapor ke polisi, terkait polemik pemberitaan atau produk jurnalistik. Hal tersebut harus terus dibahas secara berkesinambungan bersama para pemangku kebijakan.

"Kita menitikberatkan ke aparat. Apabila ada unsur pers baik pekerja atau jurnalis, harus mengedepankan UU Pers, sehingga tidak ada lagi pelaporan-pelaporan, karena pelapor tidak langsung menggunakan hak jawabnya dan tidak serta merta diterima," ujar Direktur LBH Pers Lampung, Chandra Bangkit.

Beberapa langkah kongkrit yang dituangkan dalam program kerja LBH Pers nantinya, selain mengedepankan advokasi dan pendampingan terhadap pekerja pers yang bermasalah dengan hukum, juga akan rutin melakukan seminar, kajian, dan diskusi dengan seluruh pemangku kepentingan terkait kebebesan berpendapat.

"Yang pasti tidak hanya fokus penanganan perkara dan perlindungan pers. Tapi juga lebih terhadap penelitian-penelitian serta 'meracuni' stakeholder terkait untuk ikut satu frekuensi terhadap penanganan kebebasan berpendapat, kebebasan HAM, dan juga terhadap pers," katanya.

Dia menilai tingkat kebebasan berpendapat di Lampung mulai masuk kategori mengkhawatirkan.

Sementara itu, Ketua AJI Bandar Lampung, Hendry Sihaloho, mengatakan bibit ancaman bagi kebebasan berpendapat dan pers sudah muncul pada akhir 2019 lalu.

Beberapa bibit ancaman seperti pembubaran pemutaran film 'Kucumbu Tubuh Indahku' oleh FPI di Dewan Kesenian Lampung pada medio November 2019. Kemudian kejadian lain peretasan akun media sosial dan doxing aktivits UKM Pers Teknokra Unila saat mengadakan diskusi tentang Papua.

Dua kejadian tersebut, Hendry menyebutkan sebagai warning yang harus disikapi secara serius oleh pemangku kebijakan, baik itu pemerintah daerah dan kepolisian. Belum lagi soal perkara lain, seperti beberapa perkara intimidasi oleh kepala daerah terhadap jurnalis, beberapa bulan belakangan ini.

"Dari catatan AJI Bandar Lampung, ada banyak ancaman bagi kebebasan berpendapat. Di akhir 2019 hingga sekarang hingga 2020," ujarnya.

Kemudian dari paparan Direktur LBH Bandar Lampung, Chandra Muliawan, menyinggung penangkapan 242 orang pada saat unjuk rasa menolak UU Cipta Kerja pada awal Oktober 2020 yang lalu, meski pihak yang tidak terlibat dibebaskan. "Ratusan orang ditangkap pada menolak omnibus law," katanya.

Chandra menambahkan, memang kepolisian mempunyai hak untuk menggeledah dan mengamankan seseorang. Namun, hal itu jika ada indikasi, status maupun bukti bahwa orang itu layak ditangkap. 

"Misalnya membawa molotov, benar bisa ditangkap karena berpotensi gangguan keamanan. Tetapi yang terjadi kemarin ratusan pelajar dan mahasiswa yang hendak berunjuk rasa, ditangkap selama sehari tanpa status apapun," katanya.

Adi Sunaryo







Berita Terkait



Komentar