cekfakta

[Cek Fakta] Benarkah Jokowi Telepon Kapolri dan Panglima TNI Larang Sweeping PKI? Cek Faktanya

( kata)
[Cek Fakta] Benarkah Jokowi Telepon Kapolri dan Panglima TNI Larang Sweeping PKI? Cek Faktanya
Tangkapan layar pemberitaan palsu melalui media sosial. Foto: Facebook


Beredar kabar yang menyebutkan Presiden Joko Widodo melarang sweeping Partai Komunis Indonesia (PKI). Kabar itu beredar di media sosial.
 
Adalah akun Facebook Rocky Gerung FP membagikan tautan foto dari artikel dari swarakyat.com, pada 3 Oktober 2020. Artikel berjudul "Telepon Kapolri & Panglima TNI, Jokowi Minta tak Ada Sweeping PKI" itu sudah mendapat 111 respons warganet, 69 komentar, dan 10 kali dibagikan.
 

[Cek Fakta] Benarkah Jokowi Telepon Kapolri dan Panglima TNI Larang <i>Sweeping</i> PKI? Cek Faktanya


 
Penelusuran:
Dari hasil penelusuran, klaim bahwa Presiden Joko Widodo melarang sweepingPKI adalah salah. Faktanya, informasi tersebut adalah hoaks yang sudah beredar sejak 2016.
 
Hoaks tersebut berawal dari sebuah video berdurasi 1 menit 38 detik yang beredar pada 2016 dan 2018, dan 2019. Pada video tersebut, Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung menjelaskan konteks perintah Jokowi terhadap Kapolri dan Panglima TNI. Dinarasikan bahwa video yang beredar disiarkan oleh salah satu berita dalam televisi nasional, Jokowi menilai aksi sweeping tidak cocok dilakukan di era demokrasi.
 
"Pada intinya bahwa Presiden sungguh sangat menghormati kebebasan pers dan akademik. Karena ini substansi dari negara demokrasi. Maka tidak bisa kemudian polisi dan termasuk aparat TNI overacting berlebihan melakukan sweeping tidak bisa. Ini negara demokrasi. Untuk itu Presiden menyampaikan kepada Panglima TNI dan Kapolri untuk menerbitkan aparaturnya. Zaman demokrasi gak ada sweeping-sweeping,” jelas Pramono saat itu.
 
Dilansir Kompas.com, melalui artikel berjudul "Presiden Minta Aparat Tidak Kebablasan Tindak Simbol PKI" dimuat pada 12 Mei 2016, menyebutkan video itu seolah-olah mengaitkan dengan aksi sweeping buku yang terjadi di Kediri, Jawa Timur, pada Desember 2018. Adapun Pramono Anung memang pernah menanggapi aksi sweeping terhadap buku PKI dan ajaran komunisme pada 13 Mei 2016.
 
Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigjen (Pol) Dedi Prasetyo menegaskan bahwa video itu termasuk hoaks. "Video yang beredar di beberapa media sosial tersebut hoaks," ujar Dedi saat dihubungi Kompas.com pada Senin 7 Januaru 2019.
 
Menurut Dedi, kepolisian mendapatkan informasi video tersebut pada Jumat (4 Januari 2019) melalui tim siber Polri. Setelah melakukan analisis, diketahui bahwa video itu berasal dari tahun 2016. Dengan alasan tersebut, Polri mengategorikan video itu dalam kategori hoaks.
 
Meski begitu, Polri belum mengetahui motif penyebaran video ini. "Karena ini adalah tahun politik, konotasi politik ini merugikan bagi orang-orang tertentu. Memanaskan situasi," ujar Dedi.
 

[Cek Fakta] Benarkah Jokowi Telepon Kapolri dan Panglima TNI Larang <i>Sweeping</i> PKI? Cek Faktanya
 

Pula, dilansir IDN Times, Sosiolog Indonesia Ariel Heryanto menjelaskan aparat hukum bisa membedakan antara buku tentang PKI atau buku oleh PKI. "Ada beda besar buku tentang PKI dan buku oleh PKI. Kalau semuanya disamakan, maka buku dan film Pengkhianatan G30S, juga Museum Lubang Buaya mestinya disita paling duluan," ungkap Ariel melalui akun twitternya, @ariel_heryanto.
 
"Sejak 1966, kapan ada urusan PKI yang didasarkan hukum yang masuk akal sehat? Genosida terhadap hampir sejuta warga yg dituduh simpatisan PKI? Pencabutan hak sipil dan turunannya selama setengah abad? Jadi soal PKI nggak ada kaitannya dengan hukum. Tapi 'terror negara'," sambungnya.
 

[Cek Fakta] Benarkah Jokowi Telepon Kapolri dan Panglima TNI Larang <i>Sweeping</i> PKI? Cek Faktanya
 

Kesimpulan:
Klaim bahwa Presiden Joko Widodo melarang sweeping Partai Kemunis Indonesia (PKI) adalah salah. Faktanya, informasi tersebut adalah hoaks yang sudah beredar sejak 2016.
 
Informasi ini jenis hoaks False context (konteks keliru). False context adalah sebuah konten yang disajikan dengan narasi dan konteks yang salah. Biasanya, false context memuat pernyataan, foto, atau video peristiwa yang pernah terjadi pada suatu tempat, namun secara konteks yang ditulis tidak sesuai dengan fakta yang ada.
 

[Cek Fakta] Benarkah Jokowi Telepon Kapolri dan Panglima TNI Larang <i>Sweeping</i> PKI? Cek Faktanya
 

Referensi:
https://www.idntimes.com/news/indonesia/vanny-rahman/beredar-video-jokowi-larang-sweeping-buku-pki-begini-fakta-sebenarnya/3
https://nasional.kompas.com/berita/19460961-Presiden.Minta.Aparat.Tidak.Kebablasan.Tindak.Simbol.PKI?fbclid=IwAR3q-xMbIrlJMUWweuzPfJkSQebJiqKIou0r3V6SOUihJZTyo7cWq8Yzua4
 

Medcom







Berita Terkait



Komentar