#tajukrencana#LampungPost#perlintasanKA

Cegah Maut di Perlintasan

( kata)
Cegah Maut di Perlintasan
Ilustrasi perlintasan kereta api. www.purwakartapost.co.id


PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) Lampung berencana menutup 62 pintu perlintasan kereta api (KA) liar yang kerap menimbulkan kecelakaan. Perlintasan liar adalah perlintasan kereta yang tidak dilengkapi dengan palang pintu.
Lokasinya tersebar mulai dari Bandar Lampung, Lampung Selatan, Pesawaran, Lampung Tengah, Lampung Utara, hingga Way Kanan. Rencana penutupan perlintasan KA liar itu diputuskan empat hari lalu dalam rapat yang dihadiri Pemprov Lampung, Direktorat Keselamatan Kementerian Perhubungan, Balai Teknik Perkeretaapian Sumbagsel, dan PT KAI Tanjungkarang.
Di Lampung, dari 58 pintu perlintasan resmi, hanya ada 20 pintu yang memiliki penjaga. Lalu, enam perlintasan dengan jembatan layang (flyover)/terowongan (underpass) dan 62 perlintasan liar. Idealnya, jumlah pintu perlintasan resmi setiap tahun harus berkurang. Pengurangan tersebut dilakukan dengan membangun jalan layang atau terowongan. Memang perlu biaya besar saat awal pembangunan. Namun, untuk selanjutnya, pemerintah tidak perlu lagi mengeluarkan biaya perawatan dan honor penjaga pintu.
Akan tetapi, faktanya, yang terjadi jumlah perlintasan liar malah terus bertambah. Hal ini tidak lepas dari semakin banyaknya lokasi permukiman yang tersebar ke sejumlah daerah. Lahan yang semula berupa kawasan pertanian atau perkebunan beralih fungsi menjadi kawasan permukiman sehingga membutuhkan akses transportasi.
Namun, pembukaan akses transportasi tersebut sering dilakukan dengan membuat jalur pintas, yakni menerabas rel KA, tanpa berkoordinasi dengan pemerintah daerah maupun PT KAI. Jalur pintas ini yang kemudian disebut sebagai pintu perlintasan KA liar tanpa palang pintu dan tanpa penjaga.
Jalur pintas inilah yang sering menelan korban jiwa. PT KAI Tanjungkarang mencatat selama 2016, terjadi 20 kecelakaan di perlintasan KA, sebagian besar terjadi di Natar. Akibatnya, tujuh orang meninggal dunia. Berikutnya, selama Maret 2017 terjadi 10 kali kecelakaan yang merenggut dua korban jiwa.
Terakhir, pada Mei lalu dua siswa kelas VIII SMPN 2 Bandar Lampung meninggal dunia setelah mobil yang mereka tumpangi tertabrak KA Ekspress Rajabasa tujuan Tanjungkarang—Kertapati di perlintasan KA liar Dusun Patmosari, Desa Haduyang, Natar.
Jika berpedoman pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian, perlintasan liar bukan menjadi urusan PT KAI, melainkan tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah, termasuk menyiapkan petugas untuk diperbantukan mengatur pintu perlintasan. Dalam hal ini, PT KAI hanya sebagai operator.
Karena itulah, rencana Pemprov menutup pintu perlintasan liar harus mendapat dukungan semua pihak. Namun, kebijakan ini harus disertai dengan langkah alternatif agar akses transportasi masyarakat tidak terhambat. Andaipun harus menempuh jalan memutar untuk sampai di perlintasan KA resmi, sebaiknya akses tersebut dirancang agar tidak terlalu jauh. Kecelakaan maut di perlintasan KA harus dicegah tanpa harus mengganggu mobilitas masyarakat. n

Tim Redaksi Lampung Post







Berita Terkait



Komentar