#beritalampung#beritalampungterkini#kekerasan#kekerasanterhadapperempuan

Cegah KSBE melalui Sosialisasi dan Penguatan Literasi Masyarakat

( kata)
Cegah KSBE melalui Sosialisasi dan Penguatan Literasi Masyarakat
Wakil Ketua MPR, Lestari Moerdijat. Dok


Jakarta (Lampost.co) -- Upaya pencegahan persoalan-persoalan kekerasan terhadap perempuan, termasuk kekerasan seksual berbasis elektronik (KSBE), harus dimulai dari hulu melalui edukasi dan peningkatan literasi kepada masyarakat.

"Tidak bisa dipungkiri arus digitalisasi selain memiliki sisi positif juga membawa dampak ragam kekerasan, termasuk kekerasan seksual yang semakin banyak terjadi lewat perangkat elektronik yang dimiliki masyarakat," kata Wakil Ketua MPR, Lestari Moerdijat, dalam keterangan tertulisnya, Senin, 28 November 2022.

Catatan Komnas Perempuan mengungkapkan KSBE meningkat tajam dalam kurun waktu 2017—2021. Dari 16 laporan yang diterima Komnas Perempuan pada 2017, naik menjadi 1.721 laporan pada 2021.

Baca juga: Literasi Digital Kunci Pembentukan Digital Talent Indonesia 

Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) yang resmi diundangkan 9 Mei 2022 lalu menyebutkan yang termasuk KSBE adalah tindakan melakukan perekaman dan atau mengambil gambar atau tangkapan layar yang bermuatan seksual di luar kehendak atau persetujuan orang yang menjadi objek perekaman atau gambar atau tangkapan layar.

Selain itu, tindakan mentransmisikan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang bermuatan seksual di luar kehendak penerima yang ditujukan atas dasar keinginan seksual.

Tindakan berikutnya yang termasuk KSBE adalah melakukan penguntitan dan atau pelacakan menggunakan sistem elektronik terhadap orang yang menjadi objek dalam informasi atau dokumen elektronik untuk tujuan seksual.

Menurut Lestari, upaya menyosialisasikan isi dari sejumlah kebijakan, termasuk UU No 12/2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual harus konsisten dilakukan.

Selain itu, ujar Rerie, sapaan akrab Lestari, upaya edukasi dan peningkatan literasi masyarakat terkait apa dan bagaimana menyikapi dan mencegah tindak kekerasan seksual juga harus ditingkatkan.

Kehadiran UU TPKS yang merupakan bentuk komitmen negara dalam memberikan jaminan hak asasi manusia secara menyeluruh, khususnya dari kekerasan dan diskriminasi, ujar anggota Komisi X DPR dari Dapil II Jawa Tengah itu, tidak memberi dampak signifikan bila tidak dipahami secara menyeluruh oleh masyarakat dan para pemangku kepentingan yang melaksanakan kebijakan tersebut.

Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu berpendapat kecepatan pemahaman masyarakat terkait tindak pidana kekerasan melalui perangkat elektronik harus bisa mengimbangi kecepatan perkembangan teknologi di dunia digital agar tindak kekerasan seksual berbasis elektronik bisa terus berkurang.

Karena itu, kata Rerie, dibutuhkan langkah segera yang strategis untuk membangun pemahaman yang menyeluruh dari masyarakat terkait berbagai isu tindak kekerasan dan upaya pencegahannya pada keseharian masyarakat.

Rerie juga mengajak semua pihak, masyarakat, dan para pemangku kepentingan untuk mengedepankan kepedulian terhadap sesama dengan menjunjung tinggi penegakan hak-hak asasi manusia dalam menjalankan aktivitas di tengah masyarakat.

Muharram Candra Lugina








Berita Terkait



Komentar