#BANDARLAMPUNG

Cegah KKN, Pemkot Libatkan KPK dalam Pengelolaan Anggaran

( kata)
Cegah KKN, Pemkot Libatkan KPK dalam Pengelolaan Anggaran
Ilustrasi


Bandar Lampung (Lampost.co) -- Pemerintah Kota Bandar Lampung mengedepankan pertimbangan dari instansi pengawas seperti KPK, Kejaksaan, ataupun BPKP dalam setiap penggunaan anggaran. Wali Kota Eva Dwiana menyampaikan, hal tersebut untuk mencegah terjadinya korupsi di lingkungan pemerintahan.

Ia menjelaskan, seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) dalam setiap melaksanakan kegiatan, mesti mempertimbangkan masukan dan melaporkan penggunaan anggaran kepada instansi tersebut. Hal itu juga harus dilakukan dalam setiap perencanaan anggaran.

"Kami meminta OPD, apapun kegiatan yang digelar harus mempertimbangkan masukan dari KPK, BPKP, dan Kejari ini untuk mengantisipasi terjadi korupsi di Bandar Lampung," ujarnya, Senin, 26 September 2022.

Selain itu, pihaknya juga meminta masyarakat terlibat aktif dalam pencegahan korupsi di lingkungan Pemkot Bandar Lampung. Menurutnya partisipasi masyarakat penting agar  pemerintah bisa bekerja secara maksimal.

Instruksi wali kota itu juga diterapkan dalam penggunaan anggaran bantuan inflasi. Penjabat (Pj) Sekda, Sukarma Wijaya, mengatakan pihaknya telah menjalin koordinasi dengan kejaksaan untuk mengawasi penggunaan refocusing anggaran tersebut.

Anggaran yang tersedia akan digunakan sesuai peruntukan berdasarkan instruksi pemerintah pusat. Dana tersebut ditujukan untuk penyediaan bantuan bagi masyarakat terdampak kenaikan harga BBM. "Dalam kegiatan bantuan inflasi ini juga kami sudah menggandeng kejaksaan untuk pengawasan," kata dia.

Deni Zulniyadi








Berita Terkait



Komentar