ancamanpilarbangsa

Cegah Ancaman Keutuhan Negara Lewat Penguatan Pilar Bangsa

( kata)
Cegah Ancaman Keutuhan Negara Lewat Penguatan Pilar Bangsa
Foto: Kader PKS saat konsolidasi di Aula Kantor DPW PKS Provinsi Lampung, Selasa, 10 November 2020. Dok PKS


Bandar Lampung (Lampost.co) -- Adanya fenomena-fenomena di sendi-sendi kehidupan masyarakat yang mengancam keutuhan persatuan berbangsa dan bernegara saat ini menjadi sorotan banyak pihak. Persoalan mengenai menghina simbol negara atau agama, pelecehan seksual, Lesbian-Gay-Biseksual-Transgender (LGBT), narkoba, pergaulan bebas, terorisme dan dekadensi moral yang melanggar norma yang ada.


Bahkan baru-baru ini di Provinsi Lampung dihebohkan adanya penangkapan 4 orang yang terduga jaringan radikal dari kelompok Jamaah Islamiyah (JI) yang telah ditangkap Densus 88 Anti Teror Mabes Polri pada 6-7 November 2020 yang tersebar di Kecamatan Metro Utara Kota Metro, Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung, dan Kecamatan Gading Rejo Pringsewu.


Menyikapi hal tersebut Anggota DPR/MPR RI asal daerah pemilihan (Dapil) Lampung 1, Almuzzammil Yusuf menyampaikan bahwa pemerintah dan masyarakat senantiasa bersinergi untuk menjawab dan menyelesaikan potensi-potensi acaman bagi bangsa dan negara. Oleh sebab itu penting bagi masyarakat untuk paham mengenai pilar-pilar kebangsaan yang meliputi Pancasila, Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika.


"Kita bertugas untuk memberikan pemahaman mengenai pilar-pilar kebangsaan melalui sosialisasi-sosialisasi yang dilakukan. Masyarakat juga dituntut aktif dalam melakukan pengamalan pilar tersebut," kata Almuzzammil Yusuf di Aula Kantor DPW PKS Provinsi Lampung, Selasa, 10 November 2020.


Kemudian ia mengatakan bahwa pada prinsipnya ada 5 point penting yang dipahami. Visi dan misi pengkaderan bangsa terdiri dari Negara Demokratis (pasal 1:2), Negara Hukum (pasal 1:3), Sumber Daya Manusia Unggul (pasal 31:1), Sumber Daya Alam Kaya (pasal 33:3) dan pelaksanaan pembukaan UUD tahun 1945.

"Bingkai negara kita sebagai kesatuan dan persatuan harus terus dijaga bagi seluruh rakyat Indonesia dalam berdemokrasi. Isu isu kekinian juga harus disikapi secara bijaksana jangan sampai memecahbelah bangsa," katanya.

 

Setiaji Bintang Pamungkas







Berita Terkait



Komentar