#pilkada#pemilu#beritalampung

Camat dan Lurah di Bandar Lampung Hadang Balonkada Bersosialisasi

( kata)
Camat dan Lurah di Bandar Lampung Hadang Balonkada Bersosialisasi
Tangkapan layar video penghadangan kader partai melakukan sosialisasi balonkada. Foto: Dok

Bandar Lampung (Lampost.co): Partai Golkar dan Demokrat dihadang oknum aparatur camat dan lurah di Kota Bandar Lampung, saat melakukan sosialisasi bakal calon kepala daerah (Balonkada), Kamis, 13 Agustus 2020.

Sama seperti sebelumnya, penghadangan dilakukan saat para kader kedua partai sedang mensosialisasikan bakal calon kepala daerah yang akan diusung masing-masing partai pada Pilkada 2020.

Kader Golkar yang dikomandoi Ketua AMPG Bandar Lampung Miftahul Huda mendapat penghadangan di wilayah Tanjungagung Raya, Kedamaian.

Berdasarkan video yang tersebar, penghadangan pertama kali dilakukan oleh Lurah Tanjungagung Raya Hafid Hasran. Tak lama kemudian, datanglah Camat Kedamaian Anthony Irawan, melakukan hal serupa.

"Kalian akan saya laporkan. Ini wilayah saya, kalian silahkan pergi," kata Camat Kedamaian, seraya mengusir tim Partai Golkar.

"Silahkan laporkan," jawab Ketua AMPG Miftahul Huda.

Disela cek cok antara camat dan Ketua AMPG, Lurah Tanjungagung Raya turut merapat ke perdebatan tersebut. Dia datang dari arah kediaman warga. Seolah ingin menerjang Ketua AMPG Miftahul Huda.

"Dia mau nerjang saya. Kalau saya pasrah saja. Kawan-kawan yang lain menghadang," kata Miftahul Huda saat dikonfirmasi.

Terkait insiden yang terjadi hampir setiap hari itu, Ketua Partai Golkar Kota Bandar Lampung, Yuhadi, geram.

Menurut Yuhadi, para oknum aparatur camat dan lurah yang menghadang bersosialisasi dari tim Partai Golkar dan Demokrat tidak memahami Undang-undang (UU). 

"Lurah-camat ini gagal paham. Mereka mengedepankan Perwali. Dalam hal ini pemilukada. Karena ada pemilukada, maka pakai UU Nomor 10 Tahun 2016. Disitu jelas bahwa tahapan Pilkada telah dimulai dengan dibentuknya PPK dan tahapan lainnya," kata dia.

Maka, lanjut Yuhadi, bagi rakyat yang berkehendak menjadi bakal calon kepala daerah dipersilahkan bersosialisasi.

"Camat dan lurah harus paham itu. Jangan mereka mengedepankan yang Perwali," kata Yuhadi.

Yuhadi menjelaskan Peraturan Wali Kota (Perwali) stratanya dibawah UU. Terlebih saat ini sudah masuk tahapan Pilkada. 

"Perwali tidak bisa bertentangan dengan aturan yang diatasnya (UU). Jadi jangan dia ngomong Perwali terus. Derajatnya terendah Perwali itu dibanding UU Pemilu," kata dia.

Yuhadi pun menilai segala dalih yang disampaikan oknum aparatur camat dan kelurahan sangat mengada-ada. Aksi para oknum aparatur itu pun, kata Yuhadi, dapat membawa mereka ke jerat pidana.

"Terkait penyerangan. Apalagi kalau sampai ada perampasan dan pemukulan, saya tidak segan melaporkan ke pihak berwajib," kata dia.

Pada hari yang sama, tim dari Partai Demokrat yang sedang melakukan sosialisasi bakal pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Bandar Lampung M Yusuf Kohar - Tulus Purnomo juga mendapat perlakuan serupa. Penghadangan dilakukan oknum Lurah Tanjungsenang.

Adi Sunaryo



Berita Terkait



Komentar