#pemilu2024#pilpres2024

Calon Anggota Bawaslu Lampung Nihil Perempuan, Aktivis Perempuan Surati Pusat

( kata)
Calon Anggota Bawaslu Lampung Nihil Perempuan, Aktivis Perempuan Surati Pusat
Aktivis perempuan, Diah Dharma Yanti. Lampost.co/Asrul


Bandar Lampung (Lampost.co) – Sejumlah lembaga aktivis perempuan yang tergabung Koalisi Aktivis Perempuan Lampung (KAPL) menyurati Bawaslu RI pada 5 agustus 2022.

Koalisi tersebut mengecam hasil seleksi calon anggota Bawaslu Lampung periode 2022—2027 yang tidak ada wakil perempuan yang lolos untuk mengikuti uji kelayakan dan kepatutan.

Dari 12 peserta, terdapat enam dinyatakan lolos, yaitu Apriliwanda, Iskardo P. Panggar (petahana), Hamid Badrul Munir, Imam Bukhori, Bambang Wahyudi, dan Suheri.

Sementara, peserta yang gugur, yakni Reka Punata, Yusni Ilham, Sri Fatimah, Desi Triyana, Juendi Leksa Utama, dan Gistiawan. Hal tersebut diumumkan tim seleksi sekitar pukul 23.00 WIB, 2 Agustus 2022.

Untuk itu, aktivitas perempuan meminta Bawaslu RI untuk menunda penetapan anggota Bawaslu Lampung hingga terpenuhinya sesuai kaidah hukum.

Kemudian, membatalkan Keputusan Nomor: 025/TIMSEL.LA/08/2022 tertanggal 2 Agustus 2022 tentang Penetapan Calon Anggota Bawaslu Lampung.

Lalu, menginstruksikan tim seleksi Bawaslu Lampung melakukan seleksi ulang calon anggota Bawaslu Lampung hingga ada wakil perempuan.

"Kami menyesalkan Timsel Bawaslu mengabaikan amanat Pasal 92 Ayat 11 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang sama sekali tidak memperhatikan affirmative action. Sebab, itu akan berpengaruh pada indeks pemberdayaan gender di Lampung. Padahal, penyelenggara pemilu mewajibkan setiap komposisi kepengurusan partai politik dan pencalonan legislatif memenuhi 30 persen kuota perempuan. Sementara, penyelenggara sendiri ternyata mengabaikan aturan itu,” ujar Ketua KPPRI Lampung, Apriliati, Minggu, 7 Agustus 2022.

Senada, aktivis perempuan lainnya, Diah Dharma Yanti, sangat menyesalkan keputusan timsel. Dia menilai timsel tidak paham affirmative perempuan, sehingga tidak mengutamakan perempuan dalam seleksi.

Menurutnya , penetapan enam nama calon anggota Bawaslu Lampung itu bertentangan dengan semangat demokrasi.

“Kalau alasannya belum mumpuni dan memiliki kapasitas, ketiga perempuan itu rekam jejaknya pernah jadi anggota KPU Kabupaten/Kota dan Bawaslu Kabupaten/kota," katanya.

Effran Kurniawan








Berita Terkait



Komentar