#lhkpn#caleg

Caleg Terpilih Wajib Serahkan LHKPN

( kata)
Caleg Terpilih Wajib Serahkan LHKPN
Dok

BANDAR LAMPUNG (Lampost.co)-- Calon anggota legislatif terpilih yang duduk di kursi DPD RI, DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota diwajibkan untuk menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) usai penetapan calon terpilih. Bila tidak menyerahkan LHKPN maka bisa ditunda pelantikannya. Komisioner KPU Provinsi Lampung Divisi Hukum, M. Tio Aliansyah mengatakan sesuai dengan surat dari Ketua KPU RI Nomor: 871/PL.01.4-SD/06/KPU/V/2019 tertanggal 24 Mei 2019 maka calon terpilih anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota wajib melaporkan harta kekayaan. Hal tersebut juga sesuai dengan ketentuan Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon terpilih dalam Pemilihan Umum dan Ketentuan Pasal 8 4A ayat (1) dan ayat (2) Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah.

"Calon terpilih anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota wajib melaporkan harta kekayaan kepada instansi yang berwenang memeriksa laporan harta kekayaan penyelenggara Negara," kata Tio, Minggu (26/5/2019). Ia mengatakan tanda terima pelaporan harta kekayaan sebagaimana tersebut huruf a wajib disampaikan kepada KPU, KPU Provinsi/KIP, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterbitkannya Keputusan KPU tentang penetapan calon terpilih Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

"Pihak KPU juga sudah melakukan koordinasi antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tanggal 9 Mei 2019 kemarin," katanya. Pl

Penyerahan laporan harta kekayaan penyelenggara negara dan tanda terima penyampaian laporan harta kekayaan penyelenggara negara yang disampaikan kepada KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota adalah tanda terima terhadap penyampaian laporan harta kekayaan yang dilakukan oleh calon kepada KPK pada rentang waktu sejak penetapan Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dalam Daftar Calon Tetap (DCT) yaitu tanggal 20 September 2018 sampai dengan 7 hari setelah diterbitkannya Keputusan KPU tentang penetapan calon terpilih.

Tempat penyerahan tanda terima laporan harta kekayaan untuk calon anggota DPR diserahkan di kantor KPU RI. Untuk calon anggota DPRD Provinsi diserahkan di kantor KPU Provinsi. Untuk calon anggota DPRD Kabupaten/Kota diserahkan di kantor KPU Kabupaten/Kota. Untuk calon anggota DPD diserahkan di kantor KPU Rl atau KPU Provinsi sesuai daerah pemilihannya.

Triyadi Isworo



Berita Terkait



Komentar