#pemilu#suratsuara#beritalamsel

Caleg Kabupaten Lampung Selatan Protes Minta Pemungutan Suara Ulang

( kata)
Caleg Kabupaten Lampung Selatan Protes Minta Pemungutan Suara Ulang
Proses penghitungan suara ulang di TPS 3 Desa Pematang Baru, Kecamatan Palsa, Lampung Selatan, Minggu (21/4/2019). (Lampost.co/ Herwansyah)

KALIANDA (Lampost.co)-- Diduga adanya penggelembungan perolehan suara, Calon Legislatif (Caleg) DPRD Lampung Selatan Dapil II Hipni protes hasil perolehan suara di TPS 3 Desa Pematangbaru, Kecamatan Palas, Lamsel. Ia meminta di TPS itu untuk pemungutan suara ulang (PSU). 
 
Berdasarkan informasi yang dihimpun Lampost.co, dugaan penggelembungan jumlah suara sah itu untuk perolehan suara DPR RI, DPR Provinsi dan DPRD Kabupaten Lamsel. Dimana, jumlah pengguna hak pilih lebih kecil dari perolehan suara sah dan tidak sah. 
 
Diketahui untuk jumlah DPT di TPS 3 terdapat sebanyak 221 mata pilih dan pengguna hak pilih yang datang ke TPS pada 17 April 2019 lalu sejumlah 177 pemilih. 
 
Menurut keterangan Hipni, berdasarkan hasil salinan C1 yang diperoleh saksi saat di TPS bahwa perolehan suara sah dan tidak sah tingkat DPR RI mencapai sekitar 289, tingkat DPR Provinsi sekitar 292, serta tingkat DPR kabupaten sekitar 312. 
 
"Dari hasil laporan saksi kami dari Partai Golkar penghitungan dan jumlah suara dan jumlah suara partai berbeda, dengan jumlah DPT atau Pengguna Hak Pilih yang ada di TPS setempat," kata dia, Minggu (21/4/2019). 
 
Mantan anggota DPRD Lamsel itu mengatakan perbedaan data itu tentu diyakini berdampak kenaikan jumlah suara ke salah satu partai dan caleg. 
 
"Jika kita mengurut ke jumlah suara pada tingkat DPR RI, DPRD Provinsi dan Level Kabupaten, kami menduga adanya keuntungan ke salah satu caleg atau partai dengan terjadinya selisih data. Kalau untuk suara Golkar atau saya pribadi itu sudah aman, hanya  saja jangan menodai pesta lima tahunan ini," katanya. 
 
Hipni mengatakan jika memang terbukti adanya pelanggaran atau kecurangan yang menguntungkan pihak tertentu, maka harus adanya pemilihan ulang. "Untuk Pilpres tidak ada masalah, ini hanya untuk tingkat DPR RI sampai level Kabupaten,” ujarnya.
 
Menanggapi itu, Ketua PPK Kecamatan Palas Ketut Purne mengatakan berdasarkan hasil rekomendasi dari Panwaslu Kecamatan Palas bahwa hasil perolehan suara di TPS 3 berakhir dengan penghitungan ulang di tingkat PPK. 
 
"Tadinya Panwaslu merekomendasikan pembukaan C1 Plano. Namun, hasil tetap sama. Dengan demikian, Panwaslu Kecamatan kembali merekomendasi penghitungan ulang yang dilakukan KPPS di dalam Rapat Pleno PPK," kata dia. 

Herwansyah

Berita Terkait

Komentar