#kpk#beritalampung#politik#pkb

Cak Imin Bersama Dua Eks Legislator Lampung Diperiksa KPK

( kata)
Cak Imin Bersama Dua Eks Legislator Lampung Diperiksa KPK
Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar. Foto; Dok/MI

Jakarta (Lampost.co): Anggota DPR Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau biasa disapa Cak Imin dijadwalkan diperiksa oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa, 19 November 2019. Dia diperiksa terkait dugaan tindak pidana korupsi pada proyek Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Tahun Anggaran 2016.

"Yang bersangkutan diperiksa sebagai saksi untum tersangka HA (Direktur dan Komisaris PT Sharleen Raya (SR) JECO Group, Hong Arta Jhon Alfred)," ujar juru bicara KPK, Febri Diansyah, melansir Antara, Selasa, 19 November 2019.

Selain itu, KPK juga menjadwalkan memeriksa dua mantan atau eks anggota DPRD Provinsi Lampung atas nama Khaidir Bujung dan dan Hidir Ibrahim. Keduanya diperiksa sebagai saksi atas tersangka HA. Mantan wakil ketua DPW PKB Lampung, Khaidir Bujung yang saat ini menjadi Politisi Demokrat Lampung. Sementara, politikus PKB Lampung, Hidir Ibrahim saat sebagai ketua PW GP Ansor Lampung.

Dalam pemeriksaan hari ini, Cak Imin akan diperiksa atas statusnya sebagai anggota DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa periode 2014-2019. Sebelumnya, KPK juga sempat memanggil sejumlah politikus PKB untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus ini. Mereka antara lain Jazilul Fawaid, Fathan, Mohammad Toha, dan Helmy Faishal Zaini.

KPK menetapkan Komisaris PT Sharleen Raya Hong Arta John Alfred sebagai tersangka suap pekerjaan proyek di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Hong Arta diduga menyuap sejumlah pihak.

Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan mengatakan Hong Arta diduga memberi uang kepada mantan Kepala BPJN IX Maluku dan Maluku Utara Amran Hi Mustary Rp8 miliar dan Rp2,6 miliar pada pertengahan 2015. Sedangkan eks anggota Komisi V DPR dari Fraksi PDI Perjuangan Damayanti Wisnu Putranti diberi Rp1 miliar pada November 2015.

"Diduga pemberian-pemberian tersebut terkait pekerjaan proyek infrastruktur pada Kementerian PUPR," ujar Basaria.

Hong Arta dijerat Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

KPK sudah menetapkan 11 tersangka dalam kasus tersebut. Mereka ialah Direktur Utama PT Windu Tunggal Utama Abdul Khoir, mantan anggota Komisi V DPR Damayanti Wisnu Putranti, Julia Prasetyarini, Dessy A Edwi, Komisaris PT Cahaya Mas Perkasa So Kok Seng alias Aseng. Anggota Komisi V DPR Budi Supriyanto, Andi Taufan Tiro, Musa Zainudin, Yudi Widiana, mantan Kepala BPJN IX Maluku, dan Maluku Utara Amran Hi Mustary serta Bupati Halmahera Timur Rudy Erawan juga menjadi tersangka dalam kasus itu. Beberapa diantaranya telah divonis.

Adi Sunaryo



Berita Terkait



Komentar