#dbh#infrastruktur#pembangunan#beritalampung

Cair, DBH Difokuskan Untuk Infrastruktur Jalan

( kata)
Cair, DBH Difokuskan Untuk Infrastruktur Jalan
Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Fahrizal Darminto. Lampost.co/Triyadi Isworo

Bandar Lampung (Lampost.co): Pemerintah Provinsi Lampung siap untuk mentransfer Dana Bagi Hasil (DBH) untuk kabupaten/kota di Provinsi Lampung. Dilakukan juga pembahasan kebijakan penganggaran infrastruktur jalan memanfaatkan DBH Pajak Daerah.

Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Fahrizal Darminto menceritakan bahwa 17 Juni 2020, Gubernur Lampung Arinal Djunaidi menggelar rapar koordinasi bersama bupati dan wali kota se-Provinsi Lampung. Dalam rapat tersebut tercapai kesamaan visi dan kesepakatan untuk menggalang sinergi pembangunan.

"Pak Gubernur sudah rakor dengan bupati dan wali kota. Kita sepakat untuk menggalang sinergi dalam penanganan insfrastruktur salah satu yang terpenting ialah jalan," kata Fahrizal, Senin, 22 Juni 2020.

Dia mengatakan pada infrastruktur jalan Provinsi Lampung ada sebagian yang meminta dukungan dari pemerintah pusat dan sebagian didukung oleh kabupaten/kota dengan menggunakan Dana Bagi Hasil (DBH) yang dalam waktu dekat akan segera dikucurkan.

"Bukan dialihkan semuanya untuk jalan. Tetapi tetap di transfer kepada kabupaten/kota. Nanti sebagian digunakan untuk penanganan jalan. Untuk proses administrasinya tetap berjalan normal. Untuk pembayarannya sesegera mungkin," katanya.

Sebelumnya Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Lampung Minhairin mengatakan penundaan pembayaran DBH kabupaten/kota untuk triwulan IV 2019 dan I tahun 2020 karena adanya Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Sehingga, APBD 2020 dilakukan refocussing untuk penanganan covid-19.

"DBH untuk dua triwulan tertunda karena covid-19. Karena kan semua pendapatan akibat covid-19 ini tersendat-sendat. DBH selama triwulan itu nilainya mencapai lebih dari Rp400 miliar," katanya.

Sementara itu sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 10/KM.7/2020 tanggal 29 April 2020 tentang Penundaan Penyaluran Dana Alokasi Umum dan atau Dana Bagi Hasil terhadap Pemerintah Daerah yang tidak menyampaikan Laporan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020.

Penundaan penyaluran DAU atau DBH ada di 380 provinsi dan kabupaten/kota se-Indonesia. Di Lampung juga termaksud daerah yang mengalami penundaan diantaranya yakni Provinsi Lampung, Bandar Lampung, Metro, Kabupaten Lampung Barat, Lampung Selatan, Lampung Tengah, Lampung Timur, Tanggamus, Tulangbawang, dan Pringsewu.

Adi Sunaryo



Berita Terkait



Komentar