#lampung#hukum#penambanganpasir

Cabut Izin Penambangan PT LIB

( kata)
Cabut Izin Penambangan PT LIB
Direktur Walhi Lampung, Irfan Tri Musri menyerahkan rekomendasi pencabutan izin PT LIP kepada Komisi II DPRD Lampung, Senin, 9 Desember 2019. Lampost.co/Triyadi Isworo

Bandar Lampung (Lampost.co) –Penambangan pasir yang dilakukan PT Lautan Indonesia Persada (LIP) merusak ekosistem yang ada di sekitar Gunung Anak Kerakatau (GAK) dan daerah kawasan pesisir. Masyarakat menuntut agar izin usaha pertambangan operasi produksi (IUP-OP) PT LIB yang berlaku sampai Maret 2020 mendatang segera dicabut karena menimbulkan berbagai keresahan.

Ketua Komisi II DPRD Lampung, Wahrul Fauzi Silalahi mengatakan perjuangan rakyat harus terus diperjuangkan. Pihaknya akan berkoordinasi dan melakukan kunjungan ke lokasi penambangan tersebut dan akan merumuskan suatu kebijakan yang membela masyarakat.

"Kami di Komisi II mempunyai semangat yang sama untuk menjaga lingkungan sesuai visi misi Gubernur Arinal Djunaidi dan Wakil Gubernur Lampung Chusnunia Chalim. Kami akan merekomendasikan aspirasi masyarakat agar masalahnya cepat selesai dan jangan dikotori pihak tertentu," katanya usai rapat dengar pendapat di Komisi II DPRD Lampung, Senin, 9 Desember 2019.

Dia mengatakan peraturan daerah sudah dikeluarkan, maka harus dijalankan semua pihak. Bahkan, organisasi perangkat daerah terkait tidak boleh offside atau melanggar aturan tersebut.

"Kepentingan rakyat harus terus diperjuangkan. Lingkungan kita seperti laut, gunung, dan sebagainya harus dijaga," kata politisi Partai NasDem ini.

Sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) harus ditaati semua pihak. Dalam aturan tersebut, tidak ada upaya pertambangan pasir di titik 0—12 mil dari garis pantai. Oleh sebab itu, secara tegas tidak diperbolehkan melakukan penambangan.

Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Lampung, Irfan Tri Musri mengatakan masyarakat pesisir Lampung cemas terkait aktivitas penambangan di sekitar GAK karena bisa merusak lingkungan. Kemudian masyarakat secara tegas menolak adanya aktivitas penambangan tersebut.

"Masyarakat berharap izin penambangan tersebut harus dicabut. Sebab, dari sisi lingkungan sudah jelas akan merusak ekosistem yang ada. Masyarakat juga takut terjadinya tsunami kembali kalau akivitas penambangan terus dilakukan. Kami tegaskan harus berjaya dengan rakyat bukan karena corporate," katanya.

Direktur Mitra Betala Lampung, Mashabi mengatakan sepertinya pemerintah belum berani mencabut izin penambangan tersebut. Oleh sebab itu, pihaknya akan terus menyoroti adanya aktivitas yang merusak lingkungan tersebut. Ia juga menegaskan pemerintah harus mengirimkan surat kepada PT LIP untuk menghentikan aktivitas penambangan.

"Masyarakat terus menolak adanya penambangan tersebut. Namun, PT LIB ini malah terus melakukan sosialisasi untuk operasi penyedotan pasir. Kegiatan ini jelas melanggar dan banyak mudaratnya. Lingkungan akan rusak, bukan hanya pasir yang tersedot tapi terumbu karang, biota bawah laut, dan ekosistem lainnya akan rusak," katanya.

Sementara itu Kepala Divisi Ekosob LBH Bandar Lampung, Sumaindra Jarwadi mengatakan pemerintah harus tegas terkait izin-izin penambangan yang merusak lingkungan. Ia juga mengatakan aturan-aturan yang telah ada harus ditegakkan.

"Pemerintah harus tegas terkait izin-izin. Pemprov harus melakukan evaluasi secara menyeluruh. Jika melanggar diberi sanksi tegas," katanya.

Muharram Candra Lugina

loading...

Berita Terkait

<<<<<<< .mine
loading...
||||||| .r621
loading...
=======
>>>>>>> .r624

Komentar