#asusila#pencabulan#beritalampung

Cabuli Cucu, Kakek Asal Tanjungkarang Pusat Dituntut 7 Tahun Penjara

( kata)
Cabuli Cucu, Kakek Asal Tanjungkarang Pusat Dituntut 7 Tahun Penjara
Suasana persidangan kasus pencabulan di Pengadilan Negeri Tanjungkarang. Lampost.co/Febi Herumanika

Bandar Lampung (Lampost.co): Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung menuntut KS (56) warga Jalan H. Agus Salim, Tanjungkarang Pusat, Bandar Lampung dengan pidana penjara selama 7 tahun dalam sidang, Selasa 21 September 2020, lantaran terbukti melakukan tindak pidana pencabulan terhadap korban berinisial AI (9) yang merupakan cucunya.

Selain pidana penjara, kata Jaksa Pungkie Kusuma Hapsari, terdakwa juga dikenakan pidana denda Rp500 juta. Apabila tidak sanggup membayar pidana denda maka diganti dengan penjara tiga bulan. 

Menurut JPU, terdakwa dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi UU.

"Terdakwa melakukan perbuatannya pada 6 April 2020 sekitar pukul 10.00 WIB. Saat itu terdakwa duduk di ruang tamu rumah korban. Tidak lama korban datang membawa buku gambar, saat itu terdakwa memanggil korban dan langsung memeluknya sembari berkata cucu sayang udah gede ya dan langsung menurunkan celana korban," kata Jaksa.

Terdakwa, kata Jaksa, selanjutnya melakukan pencabulan. Usai melakukan perbuatan cabul, terdakwa memberi uang Rp7000 kepada korban sembari berkata jangan kasih tahu siapa-siapa ya," kata JPU menirukan ucapan terdakwa.

Bahwa dari hasil visum et repertum Nomor Rekap Medik : 62.90.17 tertanggal 9 April 2020 ditemukan luka robek baru pada selaput darah akibat kekerasan benda tumpul, tidak ditemukan luka atau tanda-tanda kekerasan lain pada anggota tubuh lain.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi UU.

Ahmad Kurniadi dan Dahlan selaku Penasehat Hukum Pos Bantuan Hukum PBH Peradi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang mendampingi terdakwa mengatakan pihaknya meminta Majelis Hakim yang menyidangkan perkara memberi putusan perkara yang seadil-adilnya kepada terdakwa.

"Pada intinya kami meminta putusan nanti yang seadil-adilnya," kata dia.

Adi Sunaryo



Berita Terkait



Komentar