Kejaksaanproyekembung

Kejaksaan Krui Angkat Tangan Embung Mubazir

( kata)
Kejaksaan Krui Angkat Tangan Embung Mubazir
Ilustrasi. Dok/Lampost.co

Krui (Lampost.co) -- Pembangunan embung sebagai sumber irigasi sawah di Pekon Balaikencana, Kecamatan Krui Selatan, Pesisir Barat, yang dinilai mubazir tidak ditangani Kantor Cabang Kejaksaan Negeri Krui. Sebab, proyek tersebut merupakan yang ditangani pusat.

Pembangunan proyek embung yang didanai APBN tahun 2017 tidak berfungsi. Hal itu membuat warga kecewa karena tidak ada manfaatnya.

Kepala Kantor Cabang kejaksaan negeri Krui, M Indra Gunawan Kesuma, mengatakan pihaknya tidak menangani hal itu. Kemungkinan persoalan embung mubazir tersebut ditangani Kajari Liwa.

"Kami tidak monitor karena itukan proyek pusat. Coba ditanyakan ke kajari Liwa, mungkin mereka yang turun," kata Indra di kantornya, Senin, 9 Desember 2019.

Selain itu, kata dia, memang sejauh ini belum ada laporan yang masuk ke pihaknya terkait embung yang tidak bermanfaat sebagaimana peruntukan yang diharapkan tersebut. Sebenarnya kata dia, dengan telah terlaksana pembangunan itu seharusnya masyarakat dapat merasakan manfaatnya.

Meski demikian, untuk mengetahui adanya penyimpangan atau tidak dalam pelaksanaan pembangunan proyek itu dapat dilakukan pemeriksaan fisik embung. Nantinya bisa diketahui apakah kualitas dan kuantitasnya sesuai dengan spek, juklak juknis pekerjaan itu atau tidak.

“Mestinya hasil pembangunan itu bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Untuk mengatahu ada tidaknya penyimpangan dalam proses pembangunan harus dilakukan pemeriksaan fisik dari pembangunan itu,” katanya.

Sebelumnya, peratin Pekon Balaikencana, Hazirin, mengakui hasil pembangunan embung di pekon itu pada 2017 lalu tersebut tidak berfungsi menjadi sumber air lahan pertanian di tempat itu. Bahkan, kata dia, siapa pelaksana dan berapa nilai anggaran pembangunan embung itu, masyarakat tidak mengetahui.

“Tahu-tahunya ada pekerja, material, dan pelaksanaan kerja. Saat bangunan proyek itu telah jadi, para pekerja juga meninggalkan lokasi tersebut,” katanya.

Dari informasi yang dihimpun Lampost.co, nilai pekerjaan proyek APBN itu sekitar Rp1 miliar.

Muharram Candra Lugina



Berita Terkait



Komentar