#pilkada#wabahcovid-19#beritalampung

Butuh Kekompakan Cegah Klaster Covid-19 Pilkada

( kata)
Butuh Kekompakan Cegah Klaster Covid-19 Pilkada
Forum Diskusi Online Kebiasaan Baru Lampung Post dengan tema Disiplin Kolektif 3M saat Kampanye, Rabu, 25 November 2020.


Bandar Lampung (Lampost.co): Terdapat daerah zona merah covid-19 di Lampung yang akan melaksanakan Pilkada pada Desember mendatang. Sementara lima daerah berstatus zona oranye dan satu zona kuning. Dibutuhkan kekompakan untuk disiplin penerapan protokol kesehatan di tiap tahapan Pilkada.

Salah satu daerah berstatus zona merah yang menggelar Pilkada adalah Pesawaran. Terkait hal itu, Ketua KPU Pesawaran Yatin Putro Sugino mengaku telah menyiapkan pelaksanaan sesuai aturan yang ditetapkan.

Baca juga: KPU Pesawaran Terapkan Prokes Ketat pada Petugas Pelipatan Surat Suara

Untuk mengurangi jumlah pemilih di TPS menjadi maksimal 500, pihaknya telah menambah jumlah TPS menjadi 1.021 TPS. Kedatangan pemilih ke TPS pun dijadwalkan per 1 jam dan disampaikan melalui surat C6 yang diterima pemilih.

"Pemilih yang ke TPS wajib menggunakan masker dan menerapkan protokol kesehatan sesuai aturan yang berlaku," ujarnya.

Hal itu disampaikan dalam Forum Diskusi Online Kebiasaan Baru Lampung Post dengan tema Disiplin Kolektif 3M saat Kampanye, Rabu, 25 November 2020.

Dalam kesempatan itu, Anggota Bawaslu Bandar Lampung Divisi Hukum, Yusni Ilham, menyampaikan hingga saat ini pihaknya telah mengeluarkan 13 surat peringatan pelanggaran prokes kepada 3 pasangan calon wali kota di Bandar Lampung.

Baca juga: Antisipasi Klaster Baru Covid-19 dalam Pilkada

Dia menegaskan kampanye hanya boleh dilakukan dengan peserta maksimal 50 orang. Selain itu baik pasangan calon atau pun peserta kampanye wajib menerapkan protokol kesehatan. Jika ada pelanggaran, pihaknya akan memberikan teguran tertulis langsung di lokasi kampanye jika peserta pilkada melanggar prokes.

"Sudah ada 13 pelanggaran prokes dari semua calon, 1 calon mendapat sanksi pengurangan masa kampanye 3 hari," kata dia.

Sementara itu, Anggota Bawaslu Lampung Selatan Divisi Penanganan Pelanggaran, Khoirul Anam, mengaku telah mengeluarkan 20 surat peringatan pelanggaran prokes. Bahkan pihaknya telah merekomendasikan salah satu pasang calon bupati kepada KPU untuk diberi sanksi pelarangan kampanye.

Pelanggaran yang banyak dilakukan adalah terkait jumlah peserta kampanye. Padahal pihaknya telah melakukan pendekatan secara persuasif kepada setiap tim pemenangan terkait penerapan protokol kesehatan selama kampanye.

"Ada yang sudah kami rekomendasikan ke KPU untuk melarang kandidat melakukan kampanye dengan metode yang sama," kata dia.

Adi Sunaryo







Berita Terkait



Komentar